Riyadh – Sebuah gelombang penangkapan besar-besaran mengguncang Arab Saudi setelah otoritas antikorupsi negara itu melancarkan operasi berskala nasional. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, sedikitnya 116 pejabat pemerintah kini berada dalam tahanan, menghadapi tuduhan serius terkait dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
Penangkapan yang terjadi pada Desember 2025 ini, sebagaimana dihimpun internationalmedia.co.id, menyasar lebih dari seratus pejabat dari berbagai kementerian dan lembaga publik krusial. Tak hanya itu, ratusan individu lain dari beragam wilayah Kerajaan juga tengah diselidiki intensif atas dugaan penyuapan dan penyalahgunaan jabatan. Gerakan masif ini merupakan puncak dari serangkaian investigasi mendalam yang dilancarkan oleh Otoritas Pengawasan dan Anti-Korupsi Saudi, atau yang populer disebut "Nazaha".
Mengutip laporan dari harian berbahasa Arab Okaz dan Gulf News, kampanye antikorupsi yang digelar sepanjang Desember 2025 ini bersifat nasional, secara khusus menargetkan praktik penyuapan dan penyalahgunaan jabatan. Dalam rentang waktu tersebut, Nazaha tercatat telah menginterogasi total 466 individu terkait kasus-kasus tersebut.
Nazaha lebih lanjut memaparkan bahwa mereka telah melaksanakan 1.440 kegiatan inspeksi sepanjang Desember 2025. Aktivitas ini merupakan bagian integral dari upaya regulasi dan penyelidikan kriminal yang berkelanjutan, di mana temuan dari inspeksi tersebut kemudian mengarah pada interogasi terhadap ratusan pegawai pemerintah.
Pegawai yang diinterogasi berasal dari berbagai institusi vital negara, mencakup Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Urusan Perkotaan dan Perumahan, Kementerian Pendidikan, hingga Kementerian Kesehatan, menunjukkan luasnya cakupan investigasi.
Pihak Nazaha menegaskan bahwa seluruh penyelidikan ini berfokus pada dugaan kuat penyuapan dan penyalahgunaan wewenang. Saat ini, prosedur hukum tengah dirampungkan sebagai langkah persiapan untuk membawa para pihak yang terlibat ke meja hijau.
Dari total 116 tersangka yang ditahan, otoritas Saudi mengonfirmasi bahwa beberapa di antaranya telah dibebaskan dengan jaminan, sebuah langkah yang sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku di Kerajaan.
Nazaha menekankan bahwa operasi ini merupakan cerminan dari komitmen berkelanjutan Kerajaan untuk melindungi dana publik, menegakkan integritas dan akuntabilitas, serta memberantas korupsi dalam segala bentuknya di seluruh sektor pemerintahan.
Untuk memperkuat upaya ini, otoritas Saudi secara aktif mengimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan setiap dugaan korupsi, baik yang bersifat finansial maupun administratif, melalui saluran resmi yang telah disediakan, termasuk nomor bebas pulsa 980 atau melalui platform situs web resmi mereka.
Ditegaskan bahwa partisipasi dan kerja sama publik menjadi pilar fundamental dalam memperkuat transparansi, serta mendukung visi nasional untuk memerangi korupsi dan mempromosikan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif.