Turki Memanas Gas Air Mata di Markas Oposisi
Ankara dilanda ketegangan politik. Ratusan personel kepolisian antihuru-hara Turki melancarkan penggerebekan di markas besar Partai Rakyat Republik (CHP), partai oposisi utama negara itu, di Ankara pada Minggu (24/5). Aksi ini dipicu oleh putusan pengadilan yang memberhentikan kepemimpinan partai dan diwarnai penggunaan gas air mata. Internationalmedia.co.id – News melaporkan bahwa insiden ini menandai eskalasi serius dalam dinamika politik Turki.
Anggota-anggota CHP berupaya keras menghalangi akses masuk ke gedung, menunjukkan perlawanan terbuka terhadap perintah pengadilan yang telah diterbitkan pada Kamis (21/5) sebelumnya. Perintah tersebut merupakan bagian dari investigasi resmi yang menargetkan partai oposisi tersebut, sebagaimana diungkapkan oleh laporan AFP.
Kendati demikian, personel kepolisian antihuru-hara akhirnya berhasil menerobos barikade dan memasuki markas, memaksa keluar pemimpin partai yang berada di dalamnya. Perintah pengadilan yang menjadi pemicu insiden ini secara spesifik membatalkan hasil pemilihan ketua CHP tahun 2023 yang memenangkan Ozgur Ozel, dan sebagai gantinya, menunjuk Kemal Kilicdaroglu, mantan ketua partai, sebagai pemimpin sementara.
Menyusul pengusirannya dari gedung, Ozel dengan tegas menyatakan, "Partai Rakyat Republik mulai sekarang akan berada di jalanan atau di alun-alun." Ia menambahkan seruan, "Kita akan berbaris menuju pusat kekuasaan," seraya bergerak menuju gedung parlemen Turki, diiringi oleh kerumunan pendukungnya yang setia. Sebelum intervensi polisi, sempat terjadi upaya dari para pendukung Kilicdaroglu untuk menerobos masuk ke markas CHP.
Merespons situasi ini, Human Rights Watch (HRW) mengeluarkan peringatan keras, menuduh pemerintahan Presiden Recep Tayyip Erdogan secara sistematis merusak fondasi demokrasi Turki melalui "taktik yang kasar" terhadap CHP.
Insiden ini bukan kali pertama pemerintah Erdogan dituding menargetkan oposisi. Tahun sebelumnya, otoritas Turki memenjarakan Ekrem Imamoglu, Wali Kota Istanbul dan salah satu kandidat terkemuka CHP untuk pemilihan presiden 2028, yang dianggap sebagai saingan politik utama Erdogan. Sebuah kejadian serupa juga tercatat di Istanbul, di mana pengadilan menunjuk seorang administrator untuk mengambil alih kantor regional CHP.
HRW secara tegas menggolongkan perintah pengadilan tersebut sebagai "pukulan terbaru yang sangat merusak bagi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia" di Republik Turki. Situasi ini menggarisbawahi kekhawatiran mendalam komunitas internasional terhadap arah perkembangan politik di negara tersebut.
