Internationalmedia.co.id – Draf rencana perdamaian antara Rusia dan Ukraina yang diinisiasi Amerika Serikat (AS) dan mendapat dukungan dari Presiden Donald Trump mulai terkuak. Rencana ini, yang bertujuan mengakhiri konflik yang telah berlangsung sejak 2022, mengharuskan Ukraina untuk membayar harga yang cukup besar.
Menurut bocoran draf yang berisi 28 poin tersebut, Kyiv harus merelakan sebagian besar wilayah timurnya kepada Rusia dan memangkas jumlah personel militernya secara signifikan. Selain itu, Ukraina juga diwajibkan untuk berjanji tidak akan bergabung dengan aliansi NATO dan tidak akan mendapatkan pasukan penjaga perdamaian Barat, meskipun jet tempur Eropa akan ditempatkan di Polandia untuk melindungi negara tersebut.
Seorang pejabat AS yang menolak disebutkan namanya mengungkapkan bahwa draf tersebut mencakup jaminan keamanan yang kuat untuk Kyiv, yang meniru aturan NATO. Jaminan ini akan mengikat AS dan sekutu Eropa untuk merespons setiap serangan terhadap Ukraina.
Sebagai imbalan, Rusia akan diterima kembali ke dalam kelompok negara-negara G8 dan diberikan keringanan sanksi. Namun, para pejabat AS menekankan bahwa rencana ini masih berupa "dokumen kerja".
Draf tersebut menyebutkan bahwa Ukraina akan menarik diri dari wilayah Lugansk dan Donetsk. Kedua wilayah tersebut, bersama dengan Crimea yang dicaplok Rusia pada tahun 2014, akan "diakui secara de-facto sebagai wilayah Rusia, termasuk oleh Amerika Serikat". Sementara itu, wilayah Kherson dan Zaporizhzhia, yang sebelumnya dianeksasi secara sepihak oleh Rusia, akan "dibekukan di sepanjang garis kontak".
Ukraina juga diminta untuk mengurangi jumlah pasukan militernya menjadi 600.000 personel saja. Sebagai kompensasi, Kyiv akan mendapatkan "jaminan keamanan yang bisa diandalkan", dengan jet-jet tempur Eropa ditempatkan di negara tetangga, Polandia. Rencana tersebut juga mewajibkan Ukraina untuk menggelar pemilu baru dalam waktu 100 hari.
Kembalinya Rusia ke G8 diatur dalam rencana perdamaian usulan AS, yang menyebut Moskow akan "diintegrasikan kembali ke dalam ekonomi global". Sanksi-sanksi akan kembali diberlakukan jika Moskow kembali menginvasi Ukraina.
Proposal ini melibatkan konsesi besar dari Ukraina, yang sebelumnya menolak menyerahkan wilayah apa pun. Di sisi lain, proposal ini tampak memenuhi banyak tuntutan maksimalis Rusia setelah invasi tahun 2022 lalu. Seorang pejabat Ukraina menuduh Rusia yang mengusulkan proposal itu kepada AS.
Gedung Putih membantah laporan yang menyebut Washington menyusun proposal itu dengan Moskow. Gedung Putih menegaskan bahwa kedua belah pihak dilibatkan dalam kerja sama menyusun rencana perdamaian itu sebulan terakhir.
Menurut rencana perdamaian itu, Trump akan memimpin "dewan perdamaian" untuk mengawasi gencatan senjata, serupa dengan gencatan senjata Gaza.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menyatakan bahwa Ukraina "siap bekerja secara jujur dan terbuka" dan berkomitmen menindaklanjuti proposal perdamaian dari AS tanpa mengganggu upaya diplomatik yang sudah berjalan. Ia menegaskan bahwa Ukraina tidak akan membuat pernyataan yang tergesa-gesa dan fokus utama saat ini adalah menjaga proses diplomasi yang konstruktif dengan AS dan para mitra internasional.
Kremlin mengakui pihaknya belum mendapatkan informasi soal respons Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terhadap rencana perdamaian yang diusulkan AS dan didukung oleh Presiden Donald Trump. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyatakan bahwa Moskow belum diberitahu mengenai persetujuan Zelensky untuk bernegosiasi berdasarkan rencana perdamaian Trump.