Internationalmedia.co.id – News – Jakarta, Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI secara tegas mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk segera mengambil tindakan komprehensif dalam menangani dampak gempa bumi yang melanda Nusa Tenggara Timur (NTT). Fokus utama desakan ini tidak hanya pada penanganan luka fisik, tetapi juga pada kesehatan mental masyarakat yang terdampak, terutama mereka yang kini berada di pengungsian.
Wakil Ketua Komisi IX DPR, Yahya Zaini, menyampaikan duka cita dan keprihatinan mendalam atas musibah ini. Ia menyoroti bahwa kondisi di lokasi pengungsian yang serba terbatas dapat memicu berbagai masalah kesehatan, baik fisik maupun mental. "Perlu diwaspadai penyakit yang timbul akibat gempa bumi berkaitan erat dengan kondisi lingkungan di tempat pengungsian," ujar Yahya kepada wartawan.
Politikus dari Partai Golkar ini mengingatkan potensi munculnya beragam penyakit pasca-gempa, seperti Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), diare, penyakit kulit, leptospirosis, hingga gangguan lambung. Namun, yang tidak kalah penting, Yahya menekankan perlunya perhatian serius terhadap kesehatan mental warga. Ia menjelaskan bahwa stres akibat kondisi serba kekurangan di pengungsian dapat berdampak signifikan pada psikologis korban.
"Tenaga medis seperti psikiater dan tenaga ahli psikolog perlu diturunkan ke lapangan untuk mengatasi kondisi stres yang dialami warga yang terdampak gempa bumi," tegas Yahya, menggarisbawahi urgensi penanganan aspek kejiwaan.
Lebih lanjut, Yahya mendesak Kemenkes agar segera mengirimkan tenaga medis, tenaga kesehatan, serta alat kesehatan yang diperlukan ke NTT guna meringankan beban masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya koordinasi dan kerja sama yang erat antara Kemenkes dengan pemerintah daerah setempat untuk memastikan bantuan kesehatan dapat diberikan secara lancar dan tepat sasaran. Penanganan segera dibutuhkan, terutama bagi mereka yang mengalami luka-luka berat dan ringan akibat reruntuhan bangunan.
Ketersediaan sanitasi dan air bersih juga menjadi fokus perhatian Komisi IX. Yahya mengingatkan bahwa kondisi lingkungan yang tidak sehat di lokasi pengungsian dapat meningkatkan risiko penularan berbagai penyakit. "Bantuan untuk sanitasi dan air bersih perlu diperhatikan agar warga terhindar dari berbagai macam penyakit akibat kondisi lingkungan yang tidak sehat," tambahnya.
Sementara itu, data terbaru dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan skala dampak gempa yang signifikan. Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, melaporkan bahwa setidaknya 40.040 jiwa terpaksa mengungsi. Berton menjelaskan bahwa angka ini lebih merefleksikan dampak psikologis yang dialami warga daripada sekadar kerusakan fisik rumah.
Kabupaten Manggarai Timur menjadi wilayah dengan jumlah pengungsi terbanyak, mencapai 15.465 jiwa. Angka ini mencakup 966 pengungsi yang ditampung di posko BPBD dan sekitar 14.000 jiwa yang memilih mengungsi secara mandiri. Di lokasi tersebut, tercatat 25 korban meninggal dunia, 442 mengalami luka berat, dan 513 lainnya menderita luka ringan. Desakan dari Komisi IX DPR ini diharapkan dapat mempercepat respons Kemenkes dalam memberikan penanganan komprehensif bagi para korban gempa di NTT, baik dari aspek fisik maupun mental.