Internationalmedia.co.id – News – Tel Aviv – Sebuah pernyataan kontroversial kembali dilontarkan oleh Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, yang secara eksplisit mengutarakan niatnya untuk mendorong kebijakan "migrasi" bagi warga Palestina dari Tepi Barat dan Jalur Gaza. Pernyataan ini, yang disampaikan oleh politisi sayap kanan garis keras tersebut, memicu gelombang perdebatan baru di tengah ketegangan yang terus memanas di kawasan tersebut.
Dilansir dari berbagai sumber, termasuk AFP dan The Times of Israel, Smotrich menyampaikan pandangannya dalam sebuah acara Partai Zionisme Religius pada Selasa malam, 17 Februari 2026. Ia memaparkan apa yang menurutnya harus menjadi tujuan strategis pemerintah Israel ke depan. "Kita akan menghapus gagasan negara teror Arab," tegas Smotrich, disambut tepuk tangan hadirin. Ia menambahkan, "Kita akhirnya akan secara resmi dan secara praktis membatalkan Perjanjian Oslo yang terkutuk dan memulai jalan menuju kedaulatan, sambil mendorong migrasi dari Gaza dan Yudea dan Samaria." Istilah "Yudea dan Samaria" sendiri merupakan sebutan alkitabiah yang digunakan Israel untuk merujuk pada Tepi Barat. Smotrich meyakini, "Tidak ada solusi jangka panjang lainnya."
Perjanjian Oslo, yang dimaksud Smotrich, merujuk pada dua kesepakatan penting yang ditandatangani pada tahun 1993 dan 1995 antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO). Perjanjian ini merupakan fondasi bagi kerangka solusi dua negara dan pemerintahan Palestina yang mandiri. Oleh karena itu, gagasan Smotrich untuk membatalkannya dan mendorong migrasi warga Palestina telah dikecam keras oleh banyak pihak, yang menilai hal tersebut sama saja dengan pembersihan etnis.
Pernyataan provokatif ini muncul tak lama setelah pemerintah Israel menuai kecaman internasional atas persetujuan proposal kontroversial untuk mendaftarkan sebagian besar tanah di Tepi Barat sebagai "milik negara" jika warga Palestina tidak dapat membuktikan kepemilikannya. Smotrich, bersama Menteri Kehakiman Yariv Levin dan Menteri Pertahanan Israel Katz, adalah inisiator di balik proposal tersebut. Ia bahkan menyebut langkah ini sebagai kelanjutan dari "revolusi permukiman untuk mengendalikan semua tanah kita."
Reaksi keras pun berdatangan. Misi Perserikatan Bangsa-Bangsa dari 85 negara pada Selasa, 17 Februari 2026, secara serentak mengutuk Tel Aviv. Otoritas Palestina juga tidak tinggal diam, memperingatkan bahwa langkah Israel tersebut merupakan "aneksasi de-facto" dan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional.
Sebagai pemimpin Partai Zionisme Religius, Smotrich merupakan salah satu kekuatan sayap kanan garis keras yang berpengaruh dalam pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Dengan pemilu parlemen Israel yang dijadwalkan pada Oktober mendatang, pernyataan-pernyataan kontroversial seperti ini diprediksi akan semakin memanaskan iklim politik dan memperdalam ketegangan di kawasan tersebut.