Pengumuman mengejutkan datang dari Mahkamah Konstitusi Thailand. Internationalmedia.co.id melaporkan, Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra diskors dari jabatannya. Keputusan ini diambil setelah Mahkamah Konstitusi menyelidiki dugaan pelanggaran etika terkait sengketa diplomatik dengan Kamboja.
Paetongtarn sendiri menyatakan menerima keputusan tersebut. Dalam pernyataan kepada wartawan di Gedung Pemerintah Bangkok, ia menegaskan komitmennya untuk melayani negara. "Putusan telah keluar dan saya menerima keputusan mahkamah," ujarnya seperti dikutip oleh AFP. "Saya ingin menegaskan kembali bahwa saya selalu berniat untuk melakukan yang terbaik bagi negara saya," tambahnya.
Mahkamah Konstitusi Thailand mengambil keputusan dengan suara mayoritas 7 banding 2. Penangguhan berlaku efektif Selasa (1/7) waktu setempat, hingga keputusan final diputuskan. Penyebabnya adalah petisi dari 36 Senator konservatif yang menuduh Paetongtarn melanggar standar etika karena kebocoran percakapan teleponnya dengan mantan PM Kamboja, Hun Sen.
Percakapan telepon yang bocor tersebut memperlihatkan Paetongtarn mendesak Hun Sen untuk menyelesaikan sengketa wilayah secara damai dan mengabaikan pihak-pihak tertentu di Thailand, termasuk seorang jenderal militer yang disebut sebagai "lawannya." Peristiwa ini memicu reaksi keras dari publik dan politisi Thailand. Paetongtarn telah meminta maaf dan menjelaskan bahwa pernyataannya merupakan bagian dari taktik negosiasi.
Sementara itu, Wakil PM Suriya Juangroongruangkit akan menjabat sebagai PM sementara. Paetongtarn, putri mantan PM Thaksin Shinawatra, akan tetap berada di kabinet sebagai Menteri Kebudayaan. Dalam pernyataan terbarunya, ia kembali meminta maaf kepada rakyat Thailand dan berjanji untuk terus mengabdi sebagai warga negara. Kisah ini masih terus berkembang dan akan menjadi sorotan utama politik Thailand.