Berita mengejutkan datang dari Thailand. Internationalmedia.co.id melaporkan, Mahkamah Konstitusi Thailand secara mengejutkan menangguhkan Perdana Menteri (PM) Paetongtarn Shinawatra dari jabatannya. Keputusan kontroversial ini diambil di tengah penyelidikan atas dugaan pelanggaran etika dalam hubungan diplomatik dengan Kamboja.
Skorsing yang berlaku mulai 1 Juli ini diputuskan dengan suara mayoritas 7-2 oleh Mahkamah Konstitusi. Langkah ini diambil menyusul gugatan yang diajukan oleh kelompok senator konservatif. Mereka menuduh Paetongtarn melanggar kode etik kepemimpinan selama sengketa perbatasan dengan Kamboja yang sempat memicu bentrokan dan jatuhnya korban jiwa di bulan Mei lalu.
Puncak kontroversi ini bermula dari bocornya rekaman percakapan telepon antara Paetongtarn dan mantan PM Kamboja, Hun Sen. Dalam percakapan tersebut, Paetongtarn terdengar mendesak Hun Sen untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan mengabaikan pihak-pihak tertentu di Thailand, termasuk seorang jenderal militer yang disebutnya sebagai "lawan".
Reaksi publik terhadap rekaman ini beragam. Sementara Paetongtarn berdalih pernyataannya bagian dari strategi negosiasi, para politisi konservatif justru menuduhnya tunduk pada Kamboja dan melemahkan militer Thailand. Tuduhan ini diperkuat dengan anggapan Paetongtarn telah melanggar ketentuan konstitusional mengenai integritas dan etika para menteri.
Dampaknya pun signifikan. Partai Bhumjaithai, mitra koalisi terbesar kedua, menarik dukungannya. Ribuan demonstran, termasuk kelompok "Yellow Shirt" yang dikenal anti-Thaksin (ayah Paetongtarn), turun ke jalan menuntut pengunduran dirinya. Di tengah gejolak ini, Paetongtarn menyatakan menerima keputusan Mahkamah Konstitusi. Namun, skandal ini jelas telah mengguncang pemerintahan Thailand dan menimbulkan pertanyaan besar tentang masa depan politiknya.