Internationalmedia.co.id – Dunia politik Thailand kembali diguncang skandal. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Vorapak Tanyawong secara mendadak mengundurkan diri dari jabatannya setelah terseret dalam pusaran tuduhan keterlibatan dengan sindikat penipuan online yang beroperasi di Kamboja.
Pengunduran diri ini terjadi setelah Perdana Menteri Anutin Charnvirakul meminta Vorapak, yang baru menjabat bulan lalu, untuk memberikan penjelasan tertulis terkait tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Vorapak menjadi sorotan setelah sebuah laporan mengaitkannya dengan seorang tersangka penipu asing yang diduga terlibat dalam operasi penipuan lintas negara di Kamboja.
Menurut laporan dari buletin Whale Hunting, istri Vorapak dituduh menerima dana sebesar 3 juta dolar AS dalam bentuk mata uang kripto dari jaringan kriminal China-Kamboja. Ironisnya, Vorapak justru ditugaskan untuk menyelidiki jaringan tersebut sebagai bagian dari komite pemerintah.
Buletin tersebut juga mengungkapkan bahwa Vorapak pernah tercatat sebagai penasihat BIC Bank, sebuah bank di Kamboja yang diduga terkait dengan jaringan pencucian uang. Meskipun membantah keterlibatannya dalam kegiatan ilegal tersebut, Vorapak memutuskan untuk mengundurkan diri agar dapat fokus pada pembelaan hukumnya.
"Untuk menghadapi pertarungan hukum ini, saya membutuhkan waktu dan saya khawatir hal itu akan mengganggu peran utama saya di Kementerian Keuangan," ujarnya dalam konferensi pers.
Sebelum terjun ke dunia politik, Vorapak memiliki karir yang panjang di sektor keuangan swasta, termasuk memegang posisi senior di cabang-cabang bank global terkemuka di Thailand seperti Bank of America dan JP Morgan Chase.
Skandal ini menambah daftar panjang kasus korupsi di Thailand, di mana hubungan erat antara bisnis dan politik seringkali menimbulkan konflik kepentingan. Namun, skandal yang mengaitkan pejabat tinggi negara dengan industri penipuan online yang bernilai miliaran dolar, yang marak di Asia Tenggara, merupakan kejadian yang jarang terjadi. Kasus ini menjadi tamparan keras bagi pemerintah Thailand dan menyoroti perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap aktivitas keuangan lintas batas.