Serangan udara AS ke fasilitas nuklir Iran yang dilakukan Presiden Donald Trump memicu reaksi terbelah di Kongres AS. Internationalmedia.co.id melaporkan, keputusan Trump menyerang tiga fasilitas nuklir Iran, yakni Natanz, Fordow, dan Isfahan, menggunakan pesawat pengebom B-2 dan rudal jelajah, menuai kontroversi besar. Serangan yang dilakukan pada Minggu (22/6/2025) ini, menurut Trump, merupakan serangan yang sangat sukses.
Namun, langkah berani Trump ini ternyata tak mendapat dukungan bulat dari parlemen. Partai Republik mayoritas mendukung keputusan presiden mereka, sementara Partai Demokrat mengecam keras tindakan tersebut. Informasi yang diperoleh internationalmedia.co.id menyebutkan, petinggi Partai Republik di Kongres, seperti Ketua DPR Mike Johnson dan pemimpin mayoritas senat John Thune, telah diberitahu sebelumnya. Berbeda dengan Demokrat, para pemimpin Partai Demokrat di Kongres baru diberitahu sesaat sebelum pengumuman publik, bahkan setelah serangan terjadi.
Reaksi terbelah ini terlihat jelas. Partai Republik ramai-ramai mendukung Trump, sementara Demokrat melayangkan kecaman keras. Johnson membela keputusan Trump, menyebutnya sebagai tindakan yang diperlukan dan terarah, seraya menekankan penghormatan terhadap wewenang Kongres. Hanya segelintir anggota parlemen Republik yang menunjukkan keraguan. Di sisi lain, anggota Senat Demokrat, Mark Warner, mengecam keras keputusan Trump yang dinilai dilakukan tanpa konsultasi Kongres, strategi yang jelas, dan tanpa mempertimbangkan pendapat komunitas intelijen.
Senator Tim Kaine bahkan berencana memaksakan pemungutan suara di Senat untuk menegaskan peran Kongres dalam hal ini. Senator Independen Bernie Sanders menyebut tindakan Trump sebagai "sangat tidak konstitusional," sedangkan pemimpin minoritas DPR Hakeem Jeffries menuntut pengarahan rahasia untuk anggota parlemen. Peristiwa ini diprediksi akan memicu perdebatan sengit di Kongres mengenai batasan wewenang perang presiden, dengan DPR dan Senat diperkirakan akan melakukan pemungutan suara dalam waktu dekat. Sejumlah anggota Demokrat bahkan menyebut tindakan Trump sebagai "pelanggaran yang dapat dimakzulkan". Ketegangan politik di AS pun semakin meningkat seiring dengan potensi pembalasan dari Iran.