internationalmedia.co.id – Tim penyidik dari Direktorat Pencegahan dan Penanganan Perempuan dan Anak (PPA dan PPO) Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) terus mendalami kasus dugaan kekerasan seksual yang menyeret seorang pejabat publik. Dalam upaya pengumpulan bukti terbaru, personel kepolisian telah melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) secara intensif di kediaman resmi Bupati Kupang, Yosef Lede alias Yos.
Dalam proses olah TKP yang berlangsung di rumah jabatan yang terletak di Jalan RA Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang tersebut, polisi berhasil mengamankan sebuah barang bukti krusial. Barang bukti tersebut berupa satu buah celana milik korban berinisial RWM (21). Temuan ini dianggap sangat penting untuk memperkuat konstruksi hukum terkait dugaan pemerkosaan yang dialami korban.

Direktur Reserse PPA dan PPO Polda NTT, Kombes Nova Irone Surentu, mengungkapkan bahwa barang bukti celana tersebut ditemukan di lokasi saat tim sedang menyisir area kejadian. Menurut penjelasannya, celana tersebut merupakan pakaian yang dikenakan korban saat peristiwa memilukan itu terjadi.
"Olah TKP sudah kami laksanakan dan hasilnya kami menemukan satu celana yang digunakan pada saat korban disuruh menggantikan celananya," ujar Kombes Nova Irone Surentu saat memberikan keterangan resmi dalam konferensi pers di Mapolda NTT, Senin (16/11/2026).
Konferensi pers tersebut dipimpin langsung oleh Kapolda NTT, Irjen Reza Arief Dewanto. Dalam kesempatan itu, ia didampingi oleh jajaran petinggi Polda NTT, di antaranya Kabid Humas Kombes Henry Novika Chandra, Direskrimum Kombes Ricardo Condrat Yusuf, Kabid Propam AKBP Muhammad Andra Wardhana, serta Dirreskrimsus Kombes FX Irwan Arianto.
Irjen Reza menegaskan bahwa tim gabungan dari Ditres PPA dan PPO bersama tim Inafis Ditreskrimum Polda NTT telah bekerja secara profesional untuk memastikan seluruh jejak di lokasi kejadian terdokumentasi dengan baik. Ia mengonfirmasi bahwa kasus ini masuk dalam kategori Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) fisik.
Secara hukum, tindakan yang diduga dilakukan oleh terlapor YL akan dijerat dengan Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Hal ini dikarenakan posisi terlapor yang merupakan seorang pejabat publik, yang seharusnya memberikan perlindungan, namun justru diduga menjadi pelaku.
Kronologi kejadian bermula saat korban, RWM, dijanjikan sebuah pekerjaan oleh dua orang perempuan berinisial EK dan LS. Dengan harapan mendapatkan penghasilan, korban bersedia mengikuti ajakan tersebut hingga akhirnya sampai di rumah dinas Bupati Kupang. Namun, alih-alih mendapatkan pekerjaan, korban justru harus mengalami trauma mendalam akibat tindakan bejat yang dilakukan oleh oknum pejabat tersebut. Saat ini, kepolisian masih terus melakukan pendalaman untuk mengungkap seluruh rangkaian peristiwa yang menimpa korban.
