internationalmedia.co.id – Wacana mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan kini memasuki babak baru yang krusial. Dalam upaya memastikan regulasi ini tidak menjadi alat kekuasaan yang represif, Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri memberikan masukan strategis kepada Komisi III DPR RI. Langkah ini diambil untuk menjawab kekhawatiran publik mengenai potensi penyalahgunaan wewenang dalam praktik penyadapan di masa mendatang.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kepala Baintelkam Polri, Komjen Dedy Kusuma Bakti, menegaskan bahwa transparansi dan kontrol adalah kunci utama. Ia menyadari bahwa perhatian besar dari masyarakat maupun legislator tertuju pada satu titik: bagaimana menjamin bahwa penyadapan hanya digunakan untuk kepentingan negara, bukan kepentingan pribadi atau politik.

Untuk memitigasi risiko tersebut, Komjen Dedy mengusulkan enam pilar pengendalian yang harus tertuang secara eksplisit dalam RUU Penyadapan. Poin pertama yang ditekankan adalah pembatasan sasaran secara limitatif. Artinya, penyadapan tidak boleh dilakukan secara sembarangan, melainkan hanya ditujukan untuk pencegahan gangguan keamanan dalam negeri (kamdagri) serta penanganan kejahatan yang memiliki tingkat ancaman tinggi terhadap stabilitas negara.
Selanjutnya, Baintelkam mengusulkan adanya larangan keras terhadap penggunaan penyadapan di luar target yang telah ditetapkan. Untuk menjamin akuntabilitas, setiap tindakan penyadapan wajib didasari oleh perintah tertulis dari pimpinan dengan jangka waktu yang jelas. Sebagai contoh, dalam lingkup Intelkam, masa berlaku penyadapan dibatasi selama satu bulan.
Lebih lanjut, mekanisme kontrol dilakukan melalui sistem kompartementasi. Dalam sistem ini, pihak yang mengusulkan sasaran, pihak yang memberikan persetujuan, dan tim pelaksana teknis di lapangan harus terpisah satu sama lain. Pemisahan fungsi ini bertujuan agar tidak terjadi konsentrasi kekuasaan pada satu pihak yang dapat memicu penyimpangan.
Aspek dokumentasi juga menjadi sorotan penting. Baintelkam mengusulkan agar seluruh penggunaan sarana penyadapan dicatat secara sistematis dan dilarang keras untuk dihapus. Catatan ini nantinya akan menjadi objek audit berkala guna memastikan kepatuhan terhadap prosedur. Selain itu, pengawasan ketat akan dilakukan melalui pengawasan melekat oleh Kabaintelkam Polri, serta melibatkan fungsi inspektorat dan Propam sesuai dengan regulasi yang berlaku di tubuh Polri.
Terakhir, sebagai benteng hukum, usulan tersebut mencakup sanksi yang tegas bagi para pelanggar. Jika terjadi penyalahgunaan, pelaku baik pemberi perintah maupun pelaksana teknis dapat dijerat pidana melalui peradilan umum berdasarkan KUHP. Secara internal, sanksi disiplin hingga Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) juga disiapkan untuk memberikan efek jera bagi oknum yang melanggar kode etik profesi. Melalui enam poin ini, diharapkan RUU Penyadapan dapat menjadi instrumen keamanan yang kuat namun tetap menghormati hak-hak warga negara.
