Internationalmedia.co.id melaporkan, Mesir menyatakan kesiapannya untuk bergabung dalam pasukan internasional di Gaza, namun dengan syarat. Pernyataan ini muncul di tengah upaya gencatan senjata yang terus berlanjut. Kairo menegaskan dukungannya hanya akan diberikan jika ada resolusi Dewan Keamanan PBB dan "horison politik" yang jelas.
Hal ini disampaikan Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelatty, dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Palestina, Mohammad Mustafa, di perbatasan Rafah. Abdelatty menekankan pentingnya mandat PBB yang jelas dan kerangka politik yang memungkinkan pasukan internasional beroperasi efektif. Menurutnya, tanpa hal tersebut, pengerahan pasukan akan sia-sia. Ia menambahkan bahwa kerangka politik ini akan mendukung Palestina dalam mewujudkan negara merdeka.
Mustafa, dalam kesempatan yang sama, menjelaskan rencana pembentukan komite sementara untuk mengelola Gaza pasca-perang, di bawah otoritas pemerintah Palestina. Ia menegaskan tidak ada pembentukan entitas politik baru, melainkan mengaktifkan kembali institusi-institusi negara Palestina di Gaza.
Meskipun Hamas menyambut baik gagasan komite sementara untuk mengawasi bantuan dan rekonstruksi, belum jelas apakah mereka bersedia melepaskan kendali atas wilayah tersebut. Sementara itu, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, sebelumnya menyatakan rencana untuk mengambil alih Gaza, namun menyerahkan pemerintahannya kepada pasukan Arab yang mampu menjamin keamanan Israel dan kesejahteraan warga Gaza tanpa ancaman dari Hamas. Pernyataan ini menimbulkan pertanyaan mengenai dinamika politik yang kompleks di kawasan tersebut dan tantangan dalam mencapai solusi damai.