Internationalmedia.co.id memberitakan pembentukan Dewan Pertahanan Nasional baru di Iran, menyusul konflik 12 hari dengan Israel yang berakhir gencatan senjata Juni lalu. Langkah ini menimbulkan pertanyaan besar tentang strategi pertahanan Iran ke depannya.
Menurut laporan media pemerintah Iran yang dikutip internationalmedia.co.id dari Reuters dan Al Arabiya, dewan baru ini akan berfokus pada peninjauan strategi pertahanan dan peningkatan kemampuan militer Iran. Pengumuman resmi datang dari Sekretariat Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran pada Minggu (3/8). Pernyataan tersebut menyebutkan bahwa badan ini akan secara terpusat meninjau rencana pertahanan dan meningkatkan kemampuan Angkatan Bersenjata Iran.
Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, akan memimpin dewan yang terdiri dari para pemimpin senior pemerintahan dan militer. Anggota dewan mencakup pimpinan tiga cabang pemerintahan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif), komandan senior militer, dan menteri dari kementerian terkait. Pembentukan dewan ini telah disetujui oleh Dewan Keamanan Nasional Tertinggi, sesuai pasal 176 konstitusi Iran.
Pengumuman ini muncul setelah Panglima Tertinggi Militer Iran, Amir Hatami, memperingatkan ancaman yang masih membayangi dari Israel. Hatami menekankan perlunya kewaspadaan tinggi, mengatakan bahwa ancaman sekecil apapun harus dianggap serius. Ia juga menegaskan kesiapan kekuatan rudal dan drone Iran.
Konflik Juni lalu melibatkan serangan besar-besaran Israel terhadap target militer dan nuklir Iran, dengan AS turut serta membombardir fasilitas nuklir Teheran. Iran membalas dengan serangan drone dan rudal. Peristiwa ini disebut sebagai tantangan militer terbesar bagi Iran sejak perang dengan Irak di tahun 1980-an. Peringatan keras juga datang dari Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, yang mengancam akan menyerang Iran lagi jika merasa terancam. Situasi ini semakin menegangkan dan menimbulkan spekulasi luas mengenai implikasi jangka panjang dari pembentukan dewan pertahanan baru tersebut.