Internationalmedia.co.id – News melaporkan, Kepala Keamanan Presiden Korea Selatan (Korsel) yang nonaktif, Yoon Suk Yeol, Park Chong Jun, menjelaskan tindakannya yang menghalangi penangkapan sang presiden. Penangkapan tersebut terkait penyelidikan darurat militer. Park beralasan ketidakmampuannya bekerja sama karena adanya perdebatan hukum seputar surat perintah penangkapan.
Dalam pernyataan resminya, Park membantah tuduhan bahwa pasukan keamanan presiden telah bertindak sebagai "tentara bayaran". Ia menegaskan komitmennya untuk melindungi semua presiden Korsel selama 60 tahun terakhir, terlepas dari afiliasi politik mereka. Pernyataan ini berpotensi memicu eskalasi krisis politik. Surat perintah penangkapan Yoon sendiri telah berakhir masa berlakunya pada Senin tengah malam waktu setempat.
Sebelumnya, pengadilan Seoul menolak keberatan pengacara Yoon yang menyatakan surat perintah penangkapan tersebut ilegal. Salah satu pengacara Yoon, Seok Dong Hyeon, mengungkapkan kekhawatirannya melalui Facebook, menyatakan bahwa kesalahan hukum dalam penangkapan seorang presiden petahana akan berdampak sangat besar. Peristiwa ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai proses hukum dan implikasinya terhadap stabilitas politik Korsel.
