Internationalmedia.co.id – News – Presiden Bolivia yang baru saja dilantik bulan lalu, Rodrigo Paz, membuat keputusan mengejutkan dengan mengumumkan pencabutan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang telah berlaku selama dua dekade. Langkah drastis ini menandai berakhirnya era harga tetap yang menjadi ciri khas pemerintahan sayap kiri sebelumnya di negara Amerika Latin tersebut, dengan tujuan utama menyehatkan kembali kondisi keuangan negara yang terpuruk.
Dalam pidato yang disiarkan televisi pada Rabu (17/12), didampingi para menterinya, Presiden Paz menegaskan, "Dengan diterbitkannya dekrit ini, harga baru untuk hidrokarbon akan diumumkan." Sebagai seorang konservatif pro-bisnis yang terpilih pada Oktober lalu, Paz menekankan bahwa penghapusan subsidi yang dianggap "dirancang buruk" di masa lalu bukanlah bentuk pengabaian, melainkan sebuah langkah menuju ketertiban, keadilan, dan redistribusi yang jelas. Pernyataan ini dilansir oleh kantor berita AFP pada Kamis (18/12/2025).
Selama 20 tahun terakhir, pemerintah Bolivia menerapkan sistem di mana mereka mengimpor bensin dan solar dengan harga internasional, lalu menjualnya kembali kepada masyarakat dengan harga yang jauh lebih rendah, alias merugi. Kebijakan ini, meski bertujuan meringankan beban rakyat, justru memicu krisis ekonomi terburuk dalam empat dekade terakhir, menguras habis cadangan dolar internasional negara. Sejak tahun 2023, fenomena antrean panjang kendaraan yang menunggu berjam-jam, bahkan berhari-hari, untuk mendapatkan BBM di SPBU menjadi pemandangan umum akibat kelangkaan yang berulang.
Lebih lanjut, Paz menjelaskan bahwa solar akan dihapus dari daftar barang yang dikendalikan pemerintah dan sepenuhnya diserahkan ke mekanisme pasar bebas. Kebijakan ini diharapkan dapat memfasilitasi impor oleh sektor swasta, mengurangi beban negara, dan memastikan ketersediaan pasokan. Ia juga menambahkan bahwa subsidi tidak akan lagi disalahgunakan untuk "menyembunyikan penjarahan" dan harga akan stabil, sekaligus "memungkinkan untuk menghasilkan sumber daya fiskal tambahan" bagi kas negara.
Presiden Paz mewarisi kondisi ekonomi yang sangat bergejolak, ditandai dengan tekanan fiskal yang tinggi dan cadangan devisa yang menipis. Tantangan politik juga menanti di parlemen, di mana ia harus berjuang meloloskan berbagai reformasi struktural yang dinilai krusial oleh para ekonom untuk menstabilkan keuangan negara. Keputusan pencabutan subsidi BBM ini menjadi langkah awal yang berani namun penuh risiko dalam upaya memulihkan perekonomian Bolivia.