Internationalmedia.co.id – News – Naypyitaw, Myanmar. Presiden baru Myanmar, Min Aung Hlaing, yang sebelumnya dikenal sebagai pemimpin junta militer, baru-baru ini mengeluarkan kebijakan mengejutkan dengan memangkas masa hukuman penjara yang dijatuhkan kepada mantan pemimpin negara, Aung San Suu Kyi. Keputusan ini, yang diumumkan sebagai bagian dari amnesti massal yang mencakup lebih dari 4.300 tahanan, menandai langkah signifikan pertamanya sejak resmi menjabat sebagai kepala negara.
Berdasarkan laporan dari South China Morning Post dan Reuters pada Jumat (17/4/2206), kebijakan amnesti ini tidak hanya menyentuh Suu Kyi, tetapi juga mencakup pembebasan mantan Presiden Win Myint. Media pemerintah Myanmar mengonfirmasi bahwa total 4.335 tahanan mendapat pengampunan dalam rangka perayaan Tahun Baru Myanmar, atau yang dikenal sebagai Thingyan.
"Presiden telah mengampuni Win Myint," demikian bunyi pernyataan resmi dari kantor kepresidenan Myanmar yang dirilis pada Jumat (17/4). Win Myint, seorang sekutu dekat Suu Kyi yang menjabat sebagai Presiden dari 2018 hingga 2021, telah mendekam di penjara sejak digulingkan dalam kudeta militer Februari 2021. Sementara itu, pengacara Aung San Suu Kyi mengonfirmasi bahwa hukuman penjara 27 tahun yang kliennya jalani telah dipangkas secara signifikan, yakni seperenamnya atau sekitar 4,5 tahun.
Meskipun demikian, nasib Suu Kyi, yang kini berusia 80 tahun, masih belum sepenuhnya jelas. Belum ada kepastian apakah ia akan diizinkan untuk menjalani sisa masa hukumannya sebagai tahanan rumah. Mantan pemimpin sipil Myanmar ini dipenjara atas serangkaian tuduhan, mulai dari penghasutan, korupsi, kecurangan pemilu, hingga pelanggaran undang-undang rahasia negara. Tuduhan-tuduhan tersebut, menurut para sekutunya, merupakan upaya bermotif politik untuk membungkam suaranya.
Selain amnesti massal, Min Aung Hlaing juga mengumumkan keringanan terhadap semua hukuman mati, sebuah langkah yang akan diterapkan secara bertahap. Kebijakan ini merupakan serangkaian keputusan resmi pertamanya sejak ia dilantik sebagai Presiden Myanmar. Min Aung Hlaing adalah sosok di balik kudeta militer pada tahun 2021 yang menggulingkan pemerintahan sipil pimpinan Suu Kyi, sebuah peristiwa yang sejak itu menjerumuskan Myanmar ke dalam krisis dan kekacauan.
Setelah memerintah dengan tangan besi selama lebih dari dua tahun pasca-kudeta, Min Aung Hlaing menyelenggarakan pemilihan umum pada Januari lalu. Pemilu tersebut, yang tidak melibatkan partai Suu Kyi, berhasil mengamankan kemenangan bagi sekutu militer, membuka jalan baginya untuk menduduki posisi tertinggi. Ia kemudian melepaskan jabatannya sebagai jenderal tertinggi Myanmar untuk secara resmi mengambil alih kursi kepresidenan dalam pemerintahan yang baru dibentuk. Namun, transisi ini menuai kritik tajam dari kelompok pengawas demokrasi, yang mengecamnya sebagai upaya tak meyakinkan untuk memoles citra pemerintahan militer dengan balutan sipil.