Pada Kamis (5/12), polisi Korea Selatan memulai penyelidikan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol terkait dugaan pemberontakan, yang berhubungan dengan penetapan keadaan darurat militer yang telah menggemparkan negara tersebut.
Kepala Badan Investigasi Nasional Korea Selatan, Woo Jong Soo, mengungkapkan bahwa kasus yang melibatkan Presiden Yoon kini telah dilimpahkan, dan penyelidikan terkait hal tersebut pun telah dimulai.
Pemberontakan merupakan kejahatan yang tidak dilindungi oleh kekebalan presiden, di mana pelaku dapat dijatuhi hukuman mati.
Penyelidikan terhadap dugaan ini dimulai setelah pada Selasa (3/12) malam, Presiden Yoon secara mendadak mengumumkan status darurat militer di Korea Selatan.
Deklarasi tersebut langsung memicu kepanikan dan kebingungan di kalangan masyarakat. Presiden Yoon mengklaim bahwa ancaman dari Korea Utara dan kelompok anti-negara menjadi alasan perlunya penetapan status darurat militer.
Di tengah kekacauan dengan warga yang panik dan militer yang mulai turun ke jalan, parlemen Korea Selatan yang dikuasai oleh oposisi berusaha keras untuk menghentikan kerusuhan tersebut.
Kemudian terungkap bahwa keputusan Yoon untuk mengumumkan darurat militer dipicu oleh tekanan politik yang semakin memanas antara dirinya dan oposisi.
Setelah status darurat militer dicabut, warga pun marah dan mulai menyerukan pemakzulan terhadap Yoon. Kemarahan ini sepertinya merupakan puncak dari ketegangan yang sudah terakumulasi, yang berawal dari skandal yang melibatkan Yoon dan istrinya.
Seiring dengan meningkatnya tekanan, partai-partai oposisi mulai bergerak untuk mengajukan mosi pemakzulan terhadap Yoon. Pada Rabu (4/12), Partai Demokrat, partai oposisi terbesar di Korea Selatan, bersama dengan partai oposisi lainnya, secara resmi mengajukan mosi tersebut.
Mosi pemakzulan ini dibawa ke parlemen pada Kamis (5/12) pagi, dan pemungutan suara akan dilakukan pada Sabtu mendatang.
