Kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) kembali menjadi sorotan hangat, terutama terkait potensi perlindungannya terhadap kesehatan peserta didik di tengah situasi tertentu. Namun, Anggota Komisi X DPR RI, Muhamad Nur Purnamasidi, dengan tegas mengingatkan bahwa penerapan PJJ untuk jangka panjang tidak boleh mengadopsi pola yang sama, mengingat ancaman serius terhadap kualitas pendidikan. Demikian laporan Internationalmedia.co.id – News.
Nur Purnamasidi memandang PJJ sebagai langkah strategis yang patut diapresiasi, khususnya saat kondisi menuntut pengurangan interaksi tatap muka di sekolah. Ia menekankan bahwa prioritas utama harus selalu pada aspek kesehatan anak. "Ini adalah langkah yang baik, namun kita tidak boleh tergesa-gesa dalam implementasinya," ujar Nur dalam keterangan tertulis yang diterima internationalmedia.co.id pada Selasa (8/9/2026).
Mengambil pelajaran dari pengalaman pahit PJJ selama pandemi COVID-19, Nur Purnamasidi menyoroti penurunan signifikan pada Tingkat Keterampilan Anak (TKA) sebagai akibatnya. Oleh karena itu, ia menegaskan pentingnya menyeimbangkan antara upaya perlindungan kesehatan dan jaminan kualitas pendidikan yang berkelanjutan. "Kita telah menyaksikan dampak PJJ saat pandemi, yang berimbas pada penurunan TKA," imbuhnya.
Politisi dari Komisi X DPR RI ini secara lugas menyatakan bahwa jika PJJ harus menjadi solusi jangka panjang, maka adaptasi pola pembelajaran adalah sebuah keniscayaan. Ia berargumen bahwa model PJJ yang diterapkan sebelumnya, terutama saat awal pandemi, tidak relevan lagi untuk kondisi berkelanjutan. "PJJ memang krusial untuk menjaga kesehatan anak, namun untuk jangka panjang, polanya wajib dirombak," tegasnya.
Evaluasi menyeluruh terhadap pola PJJ menjadi esensial, menurut Nur. Tujuannya adalah memastikan bahwa kebijakan perlindungan kesehatan tidak justru menciptakan masalah baru dalam ranah pendidikan. Adaptasi yang tepat akan menjaga efektivitas proses belajar mengajar, sekalipun interaksi tatap muka tidak sepenuhnya terjadi. "Pola PJJ harus berevolusi, jauh berbeda dari yang kita kenal sebelumnya," tutupnya.
Oleh karena itu, Nur Purnamasidi mendesak pemerintah untuk tidak hanya melihat PJJ sebagai opsi sementara. Lebih dari itu, pemerintah wajib memastikan kesiapan komprehensif, mulai dari model pembelajaran yang inovatif, metode pengajaran yang adaptif, hingga sistem evaluasi capaian peserta didik yang akurat, jika PJJ memang harus diterapkan dalam durasi yang panjang.