LIMA – Panggung politik Peru kembali bergejolak. Hanya empat bulan setelah mengambil alih kendali, Presiden Interim Jose Jeri secara resmi dimakzulkan oleh Kongres Peru pada Selasa (17/2) waktu setempat. Keputusan drastis ini diambil menyusul serangkaian tuduhan korupsi yang membelitnya, menjadikannya kepala negara ketujuh yang digulingkan di negara tersebut dalam satu dekade terakhir. Internationalmedia.co.id – News melaporkan bahwa pemakzulan ini menambah panjang daftar krisis kepemimpinan di Peru.
Pria berusia 39 tahun itu, yang menjabat sejak Oktober tahun lalu, dituding melakukan praktik perekrutan pejabat wanita secara tidak patut dalam jajaran pemerintahannya. Selain itu, ia juga diduga kuat terlibat dalam skandal korupsi yang melibatkan seorang pengusaha asal Tiongkok. Tuduhan ini pertama kali mencuat melalui laporan investigasi televisi lokal, Cuarto Poder, yang menyoroti penunjukan lima pejabat wanita secara tidak sah di kantor kepresidenan dan Kementerian Lingkungan Hidup setelah bertemu dengan Jeri.

Jaksa setempat, pekan lalu, telah meluncurkan penyelidikan mendalam untuk menelisik "apakah kepala negara telah menggunakan pengaruh yang tidak semestinya" dalam penunjukan sejumlah figur penting di pemerintahan. Meskipun Jeri dengan tegas membantah semua tuduhan, fakta bahwa ia mengambil alih kekuasaan dari mantan Presiden Dina Boluarte – yang juga dimakzulkan di tengah gelombang protes korupsi dan kekerasan terorganisir – semakin memperkeruh situasi.
Penyelidikan jaksa kemudian mengungkapkan bahwa jumlah wanita yang diduga direkrut secara tidak sah oleh Jeri sebenarnya mencapai sembilan orang. Tak hanya itu, Jeri juga berada di bawah sorotan atas dugaan "sponsor kepentingan ilegal" setelah terungkapnya pertemuan rahasia dengan seorang pengusaha Tiongkok yang memiliki ikatan komersial dengan pemerintah Peru.
Setelah pemakzulan Jeri, kursi kepresidenan interim Peru secara otomatis akan diisi oleh ketua parlemen yang baru, yang akan menjabat hingga Juli mendatang. Kongres Peru dijadwalkan akan memilih pemimpin baru pada Rabu (18/2) waktu setempat untuk mengisi jabatan ketua parlemen yang kosong. Jeri sendiri, yang sebelumnya menjabat sebagai kepala parlemen unikameral, diangkat tahun lalu untuk menyelesaikan sisa masa jabatan Boluarte hingga Juli tahun ini, sebelum presiden baru terpilih dalam pemilu yang dijadwalkan pada 12 April mendatang. Secara konstitusional, ia dilarang mencalonkan diri dalam pemilu tersebut.
Peru memang dikenal sebagai negara dengan sejarah politik yang bergejolak. Sejak tahun 2016 saja, negara ini telah menyaksikan pergantian tujuh presiden, dengan beberapa di antaranya dimakzulkan, diselidiki, atau bahkan dihukum karena berbagai pelanggaran. Situasi ini mencerminkan tantangan besar dalam stabilitas dan tata kelola pemerintahan di negara tersebut.

