Warga Palestina di Tepi Barat dan sebagian Jalur Gaza kembali mendatangi bilik suara pada Sabtu (25/4) waktu setempat, menandai momen bersejarah sebagai pemilu daerah pertama pasca-perang besar yang melanda Gaza pada tahun 2023. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, kontestasi politik kali ini tidak hanya diwarnai persaingan sengit, tetapi juga bayang-bayang kekecewaan publik yang meluas. Menurut Komisi Pemilihan Pusat yang berpusat di Ramallah, Tepi Barat, sekitar 1,5 juta pemilih terdaftar di Tepi Barat, sementara 70.000 lainnya tercatat di wilayah Deir el-Balah, Jalur Gaza bagian tengah.
Sejak pukul 07.00 pagi waktu setempat, TPS-TPS mulai dibuka. Visual yang diterima dari Al-Bireh di Tepi Barat dan Deir el-Balah di Jalur Gaza menunjukkan antusiasme warga yang mulai berdatangan, disambut oleh petugas pemilu yang sigap. Namun, ada pertanyaan besar: mengapa pemilu di Jalur Gaza hanya terpusat di Deir el-Balah? Jamal al-Fadi, seorang ilmuwan politik dari Universitas Al-Azhar, Kairo, menjelaskan kepada AFP bahwa keputusan ini merupakan ‘eksperimen’ untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pemilu pasca-konflik. Deir el-Balah dipilih karena menjadi salah satu dari sedikit wilayah di Gaza yang sebagian besar penduduknya tidak mengungsi, tetap bertahan di tengah kehancuran akibat perang dua tahun terakhir antara Hamas dan Israel.
Bagi penduduk Gaza, yang berada di bawah administrasi Hamas sejak 2007, pemilu ini adalah yang pertama sejak pemilihan legislatif 2006 yang dimenangkan oleh Hamas. Ironisnya, dalam kontestasi daerah kali ini, mayoritas kandidat berasal dari Partai Fatah yang berhaluan sekuler-nasionalis pimpinan Presiden Mahmoud Abbas, atau maju sebagai calon independen. Tidak ada satu pun kandidat yang secara terbuka berafiliasi dengan Hamas, rival utama Fatah yang menguasai sebagian besar Jalur Gaza. Di banyak kota, pertarungan elektoral terjadi antara kandidat Fatah dan calon independen yang mungkin didukung faksi lain seperti Front Populer untuk Pembebasan Palestina.
Namun, di tengah hiruk pikuk demokrasi ini, suara skeptisisme tidak dapat diabaikan. Mahmud Bader, seorang pengusaha dari Tulkarem, Tepi Barat, menyatakan kepada AFP bahwa ia akan tetap memilih meski dengan harapan yang minim akan perubahan substantif. "Baik kandidat independen maupun partisan, tidak akan ada pengaruh atau manfaat nyata bagi kota ini," ujarnya. Bader menambahkan, "Pendudukan (Israel) adalah penguasa Tulkarem. Ini hanyalah citra yang ditampilkan kepada media internasional—seolah-olah kami memiliki pemilu, negara, atau kemerdekaan."
Keunikan lain dari pemilu ini adalah di sejumlah kota Tepi Barat, termasuk Nablus dan Ramallah yang merupakan pusat pemerintahan Otoritas Palestina, hanya ada satu daftar kandidat yang diajukan. Kondisi ini secara otomatis menjadikan daftar tersebut pemenang tanpa perlu proses pemungutan suara. Sementara itu, jadwal penutupan TPS juga berbeda; di Tepi Barat ditutup pukul 19.00, sedangkan di Deir el-Balah, Jalur Gaza, ditutup lebih awal pada pukul 17.00. Komisi Pemilihan Pusat menjelaskan, penutupan lebih awal di Gaza bertujuan untuk memfasilitasi penghitungan suara selagi hari masih terang, mengingat minimnya pasokan listrik di wilayah yang porak-poranda akibat konflik.