Lebih dari 1300 pegawai Departemen Luar Negeri (Deplu) Amerika Serikat terkena imbas kebijakan pemangkasan besar-besaran yang diprakarsai Presiden Donald Trump. Internationalmedia.co.id melaporkan, kabar pemecatan massal ini mengejutkan banyak pihak dan memicu kekhawatiran akan melemahnya pengaruh AS di kancah internasional.
Insiden yang terjadi Jumat (11/7) waktu setempat itu meninggalkan suasana haru biru di kantor pusat Deplu di Washington. Para diplomat dan staf lainnya terlihat bertepuk tangan, bahkan ada yang meneteskan air mata, saat rekan-rekan mereka meninggalkan gedung sambil membawa kardus berisi barang-barang pribadi. Menurut keterangan resmi, sebanyak 1.107 pegawai negeri sipil dan 246 pegawai diplomatik Dinas Luar Negeri terkena dampak kebijakan ini.
Keputusan ini diambil hanya tiga hari setelah Mahkamah Agung AS mencabut blokir pengadilan rendah terhadap rencana Trump untuk merombak departemen pemerintah. Sejak menjabat, Trump memang gencar mengganti pegawai pemerintah veteran dengan loyalisnya. Menteri Luar Negeri kala itu, Marco Rubio, bahkan berpendapat Deplu terlalu besar dan perlu dikurangi sekitar 15 persen.
Langkah kontroversial ini menuai kecaman keras dari Asosiasi Layanan Luar Negeri Amerika (AFSA), serikat pekerja yang mewakili pegawai Deplu. AFSA menilai pemecatan massal ini sebagai pukulan telak bagi kepentingan nasional AS, terutama di tengah situasi global yang bergejolak. "Di tengah ketidakstabilan global yang hebat, AS malah memangkas tenaga kerja diplomatiknya," tegas AFSA dalam pernyataan resminya.
Berdasarkan data resmi, Deplu AS mempekerjakan lebih dari 80.000 orang di seluruh dunia pada tahun lalu, dengan sekitar 17.700 di antaranya bertugas di dalam negeri. Menurut laporan The Washington Post, para pegawai yang dipecat menerima pemberitahuan melalui surel. Kejadian ini menimbulkan pertanyaan besar tentang arah kebijakan luar negeri AS di masa mendatang.