Internationalmedia.co.id – News melaporkan, Kejaksaan Paris di Prancis baru-baru ini mendakwa empat individu, termasuk dua warga negara Tiongkok, dalam sebuah kasus dugaan spionase yang menggemparkan. Mereka dituduh telah mencegat data militer sensitif dan menyampaikannya kepada Beijing, memicu kekhawatiran serius akan keamanan nasional.
Penangkapan terhadap keempat tersangka dilakukan pada akhir pekan lalu di wilayah Gironde, Prancis barat daya. Dua dari mereka, yang merupakan warga negara Tiongkok, diduga menyewa sebuah properti Airbnb sebagai bagian dari skema untuk mengumpulkan informasi vital, termasuk intelijen militer. Dari empat orang yang didakwa, dua telah ditahan dan dua lainnya ditempatkan di bawah pengawasan yudisial, demikian pernyataan dari kantor kejaksaan Paris.
Penyelidikan yang berujung pada dakwaan ini bermula dari laporan warga pada 30 Januari, yang mencurigai pemasangan antena parabola berdiameter sekitar dua meter di wilayah tersebut. Kecurigaan semakin menguat lantaran pemasangan antena tersebut bertepatan dengan insiden pemadaman internet lokal. Tindak lanjut dari laporan ini, pencarian yang dilakukan keesokan harinya mengungkap adanya "sistem komputer yang terhubung ke antena parabola yang memungkinkan pengambilan data satelit," yang menurut kejaksaan, dirancang untuk mencegat "pertukaran antara entitas militer."
Diduga kuat, kedua warga negara Tiongkok tersebut sengaja melakukan perjalanan ke Prancis dengan misi khusus untuk menyadap data dari sistem internet satelit Starlink serta "entitas penting lainnya," kemudian mengirimkan informasi tersebut kembali ke Tiongkok. Untuk menutupi jejak, permohonan visa mereka menyebutkan pekerjaan sebagai insinyur di sebuah perusahaan riset dan pengembangan yang berfokus pada peralatan komunikasi nirkabel. Sementara itu, dua tersangka lainnya ditangkap atas tuduhan terlibat dalam impor ilegal peralatan yang digunakan untuk operasi spionase ini.
Kejaksaan Paris menegaskan bahwa penyelidikan ini berpusat pada "penyampaian informasi kepada kekuatan asing" yang berpotensi merugikan kepentingan nasional utama Prancis, dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara. Kasus ini bukanlah insiden terisolasi. Sebelumnya, pada Desember lalu, seorang profesor matematika terapan Prancis juga didakwa karena diduga mengizinkan delegasi Tiongkok mengunjungi situs-situs sensitif, di mana institut teknik tempatnya bekerja telah ditetapkan sebagai "area terbatas" sejak 2019.