Isu perombakan kabinet atau reshuffle yang disebut-sebut akan terjadi setelah 17 Agustus 2026 terus bergulir, memicu berbagai respons dari partai politik. Partai Demokrat dan PKS menjadi dua di antaranya yang memberikan pandangan. Internationalmedia.co.id – News mencatat, Partai Demokrat menegaskan bahwa keputusan mengenai siapa dan dari mana menteri berasal sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden, sementara PKS menekankan pentingnya kapasitas dan integritas, bahkan jika itu berarti merekrut profesional non-partai.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, dengan tegas menyatakan bahwa reshuffle adalah hak prerogatif mutlak Presiden. Menurutnya, Presiden adalah pihak yang paling memahami kebutuhan pemerintahannya, termasuk figur yang dianggap tepat untuk menduduki posisi menteri. "Reshuffle adalah hak prerogatif presiden, karena itu pula presiden lah yang paham akan kebutuhan menterinya," ujar Herman kepada wartawan pada Senin (10/8/2026).
Herman menambahkan, Demokrat menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden terkait pemilihan menteri, termasuk latar belakang politik atau asal partainya. Ia menekankan bahwa hal terpenting bukanlah dari partai mana seorang menteri berasal, melainkan kemampuan mereka dalam menerjemahkan dan menjalankan program Presiden dengan baik. Tujuannya agar pemerintahan ini sukses dan kesuksesannya dapat dirasakan oleh rakyat.
Di sisi lain, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP PKS, Mardani Ali Sera, menyambut baik potensi penyegaran kabinet. Mardani mendukung jika Presiden Prabowo Subianto merekrut figur baru yang mumpuni. "Intinya itu hak prerogatif Presiden. Tapi merit system perlu jadi pertimbangan," kata Mardani pada Minggu (9/8/2026).
Anggota Komisi II DPR RI ini juga menyoroti perlunya reformasi birokrasi dan tugas berat yang diemban Presiden Prabowo, mengingat hasil survei kepuasan publik yang dinilai belum maksimal. Mardani secara eksplisit menyatakan dukungan untuk merekrut orang-orang berintegritas dan berkapasitas, bahkan jika mereka adalah profesional dan bukan berasal dari partai politik, sebab menurutnya ada banyak "anak bangsa yang berkualitas" di luar lingkaran partai.
Kabar mengenai perombakan kabinet ini pertama kali mencuat dari informasi yang diterima internationalmedia.co.id pada Sabtu (8/8/2026), yang menyebutkan bahwa reshuffle akan dilakukan pasca-perayaan Hari Kemerdekaan dan kemungkinan bersifat kecil-kecilan, yakni untuk mengisi posisi yang saat ini kosong. Sejumlah petinggi parpol hingga Istana telah merespons isu tersebut.