Menteri Pertahanan Korea Selatan, Kim Yong Hyun, dikabarkan sebagai pihak yang berada di balik keputusan penetapan status darurat militer di negara tersebut pada malam Selasa (3/12) waktu setempat.
Presiden Yoon Suk Yeol mengesahkan status darurat militer pada pukul 23.00. Namun, enam jam kemudian, ia membatalkan keputusan tersebut setelah parlemen menyatakan penolakan dan ribuan warga turun ke jalan untuk memprotes.
Kementerian Pertahanan Korea Selatan mengonfirmasi bahwa Kim mengajukan usulan deklarasi darurat militer kepada Presiden Yoon Suk Yeol melalui perdana menteri, seperti yang dilaporkan oleh Korea Herald pada Rabu (4/12).
Menurut undang-undang Korea Selatan, menteri pertahanan atau menteri dalam negeri memiliki wewenang untuk mengusulkan darurat militer kepada presiden melalui perdana menteri dalam situasi darurat nasional.
Sebelum status darurat militer diberlakukan, Kim dilaporkan mengadakan pertemuan dengan para komandan utama dan menginstruksikan peningkatan kewaspadaan di kalangan militer.
Ketika status darurat militer diterapkan, pasukan Angkatan Bersenjata mengepung Gedung Majelis Nasional.
Saat itu, anggota parlemen berbondong-bondong menuju Gedung Majelis Nasional untuk menggelar sidang yang menolak status darurat. Parlemen saat ini dipimpin oleh partai oposisi, Demokrat, sementara Yoon berasal dari Partai Kekuatan Rakyat (People Power Party).
Hasilnya, 190 anggota parlemen yang hadir menyatakan penolakan terhadap status darurat militer tersebut. Kim, yang merupakan mantan Jenderal Angkatan Darat bintang tiga, diketahui adalah teman sekelas Yoon.
Mereka tergabung dalam kelompok yang dikenal sebagai “Faksi Chungham,” yang merujuk pada nama sekolah menengah di Eunpyeong-gu, Seoul. Kim lulus dari sekolah tersebut setahun lebih dulu dibandingkan Yoon.
“Fraksi Chungam” dan peran mereka dalam deklarasi darurat militer kali ini mengingatkan publik Korea Selatan pada kelompok militer rahasia “Hanahoe” yang aktif pada 1970-an.
Hanahoe adalah kelompok yang menjadi kendaraan utama bagi diktator Chun Doo-hwan untuk merebut kekuasaan melalui kudeta pada 1979. Kelompok ini sebagian besar terdiri dari alumni kelas 11 Akademi Militer Korea, termasuk Chun serta teman lamanya yang kemudian menjadi penggantinya, Presiden Roh Tae Woo.
Kembali ke Kim, dia juga merupakan bagian dari tim kampanye Yoon selama pemilihan presiden pada 2022.
Dia disebut-sebut memainkan peran penting dalam pemindahan kantor kepresidenan ke Gedung Kementerian Pertahanan di Yongsan.
Yoon kemudian mengangkatnya sebagai Direktur Dinas Keamanan Presiden. Lalu, pada Agustus lalu, Kim terpilih menjadi Menteri Pertahanan.
Beberapa pihak oposisi menduga bahwa pengangkatan tersebut merupakan bagian dari skenario Yoon untuk menetapkan dekrit darurat militer.
