Yandri Susanto, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), menyerukan agar Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) di tingkat pusat meningkatkan produktivitas mereka secara signifikan demi kemajuan desa-desa di seluruh Indonesia. Seruan ini, seperti dilaporkan Internationalmedia.co.id – News, menekankan peran krusial TAPM sebagai pilar utama yang mampu menggerakkan ribuan pendamping desa dan kepala desa di berbagai pelosok negeri.
Dalam pertemuan perdananya dengan TAPM Pusat di kantor Kemendes PDT, Jakarta Selatan, pada Senin (10/8/2026), Yandri menegaskan bahwa para ahli ini harus melampaui mentalitas pegawai biasa. "Jangan merasa Anda ini sebagai pegawai, jangan. Kita cari yang lebih besar, artinya berkontribusi lebih besar. Karena Bapak-Ibu ini adalah komandan seluruh desa di Indonesia," tegas Yandri, menekankan bahwa mereka adalah motor penggerak utama.
Mantan Wakil Ketua MPR RI ini menyoroti pentingnya keterlibatan langsung TAPM Pusat dalam perumusan regulasi, pedoman, dan instrumen pengawasan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD). Selain itu, mereka juga diamanahkan untuk mengoordinasikan, mengevaluasi, serta memberikan solusi konkret terhadap kendala yang dihadapi oleh TAPM di tingkat provinsi, kabupaten, hingga para pendamping desa di lapangan.
"Jangan sampai perilaku bapak/ibu tidak menjadi tuntutan atau panduan bagi yang di level bawah," pesan Menteri asal Bengkulu Selatan itu. Ia menekankan agar setiap anggota TAPM Pusat menyadari betul tugas dan tanggung jawab mereka sebagai "orang-orang pilihan" yang tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan untuk berkontribusi.
Yandri juga meminta TAPM Pusat untuk bertanggung jawab penuh dalam mengawal program-program strategis. Ini mencakup perencanaan Pembangunan Desa, pengelolaan Dana Desa, hingga pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Program-program ini, lanjutnya, akan menjadi tolok ukur sekaligus bahan evaluasi berkala untuk memastikan fungsi fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan berjalan optimal dengan standar mutu yang tinggi.
"Evaluasi akan berjalan terus, tidak ada yang permanen," pungkas Yandri. Ia juga menyampaikan keinginannya kepada Kepala Badan terkait untuk mengubah pola pikir TAPM Pusat. "Kalau cuma datang ke kantor absen, tapi tidak melakukan apa-apa buat apa juga," sindirnya, menegaskan perlunya kontribusi nyata dan berdampak.
Turut hadir mendampingi Menteri Yandri dalam pertemuan tersebut adalah Wakil Menteri Desa Ariza Patria, Sekretaris Jenderal Kemendes PDT Taufik Madjid, serta seluruh Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.