CIBINONG- Usai menghadiri Gelar Administrasi Kependudukan (Adminduk) di Kabupaten Bogor, Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Teguh Setyabudi meminta Disdukcapil melayani masyarakat secara baik, tanpa menyulitkan dan membelit.
Kepada masyarakat Kabupaten Bogor, yang tidak mendapatkan pelayanan secara baik, maka mereka bisa mengadukan permasalahannya ke Bupati Bogor maupun jajaran Dirjen Dukcapil.
“Kalau ada masyarakat yang dipersulit dalam pelayanan Adminduk, maka adukan kepada kami dan nanti oknum tersebut akan diberikan sanksi,” kata Teguh Setyabudi kepada wartawan, Rabu (3/4).
Untuk menjamin kemudahan pelayanan, masyarakat dia mengimbau agar mengurus sendiri proses Adminduk dan tanpa menggunakan jasa calo atau konsultan.
Teguh Setyabudi menegaskan bahwa kepengurusan Adminduk harus prima dan masyarakat tidak dikenakan biaya atau gratis.
“Jangan sampai ada pungutan liar (Pungli) karena itu bisa terkena sanksi hukum bagi para pelakunya. Pelayanan Adminduk harus prima, mudah, ramah, cepat, cermat dan tidak boleh ada diskriminasi terhadap masyarakat yang kurang mampu,” tegas mantan Kaban SDM Kemendgari tersebut.
Ia menuturkan bahwa secara online, jajarannya memberikan pendidikan kepada pegawai Disdukcapil di seluruh wilayah agar memberikan pelayanan yang prima, mudah, ramah, cepat, cermat dan tidak diskriminasi.
Sementara Penjabat Bupati Bogor, Asmawa Tosepu menerangkan siap melaksanakan arahan dari Dirjen Disdukcapil Kemendagri, agar pelayanan Adminduk berjalan secara prima, mudah, ramah, cepat, cermat dan tidak diskriminasi.
“Disdukcapil dan tujuh UPTnya saya perintahkan untuk bekerja secara prima, mudah, ramah, cepat, cermat dan tidak diskriminasi. Bagi yang melakukan Pungli, juga bakal dikenakan sanksi tegas oleh Pemkab Bogor,” terang Asmawa Tosepu. ***
