internationalmedia.co.id – Kawasan strategis Blok M, Jakarta Selatan, mendadak riuh pada Rabu pagi (18/11/2026). Bukan karena keramaian pengunjung mal atau pusat kuliner, melainkan karena operasi besar-besaran penertiban parkir liar yang dilakukan oleh jajaran Dinas Perhubungan (Dishub) Jakarta Selatan. Operasi yang dimulai sejak pukul 11.10 WIB ini menyasar kendaraan yang nekat menggunakan trotoar dan bahu jalan sebagai lahan parkir ilegal.
Petugas menyisir berbagai titik krusial, mulai dari Jalan Melawai IV, Jalan Iskandarsyah, Jalan Sultan Hasanudin, Jalan Trunojoyo, hingga area sekitar Terminal Blok M. Suasana sempat memanas ketika petugas menggunakan pengeras suara untuk memberikan peringatan keras kepada pengendara agar segera memindahkan kendaraannya. Hal ini dilakukan demi menegakkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan serta Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi.

Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan, Bernad Octavianus Pasaribu, mengungkapkan bahwa operasi ini membuahkan hasil yang signifikan. Tercatat sebanyak 23 sepeda motor diangkut menggunakan mobil jaring, satu unit mobil diderek, dan 22 motor lainnya diberikan tindakan cabut pentil. Selain kendaraan, petugas juga mengamankan dua juru parkir (jukir) liar yang beroperasi tanpa surat tugas resmi di kawasan Jalan Melawai dan dekat Taman Literasi.
Ketegangan memuncak saat seorang jukir liar bernama Porlan mencoba melakukan perlawanan verbal. Dengan nada tinggi, ia mengklaim bahwa aktivitas parkirnya telah mendapatkan "lampu hijau" dari oknum petugas Dishub terdahulu. "Izinnya juga jalan dari Dishub lama di terminal ini. Kalian pasti sudah tahu sendiri, tidak perlu saya sebutkan namanya," cetus Porlan saat diamankan di Jalan Sunan Kalijaga. Meski mengaku tidak melakukan pemaksaan tarif, ia tetap bersikeras bahwa keberadaannya di sana adalah legal.
Menanggapi klaim berani tersebut, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan reaksi tegas. Ia memberikan ultimatum keras kepada seluruh jajaran di bawahnya. Jika terbukti ada oknum petugas yang menerima setoran dari jukir liar, maka sanksi pemindahan tugas akan langsung dijatuhkan. "Jika benar ada setoran, saya minta petugas yang terlibat segera dipindahkan dan tidak boleh bertugas lagi di lokasi tersebut," tegas Pramono.
Di sisi lain, pihak Sudinhub Jakarta Selatan memastikan akan melakukan investigasi internal melalui koordinasi dengan Unit Pengelola (UP) Parkir untuk menelusuri kebenaran klaim oknum tersebut. Terkait kendaraan yang telah diangkut, pemilik tidak dikenakan denda Rp 500 ribu maupun tilang untuk sementara waktu. Pemilik hanya diwajibkan mendatangi kantor Sudinhub di Jalan MT Haryono untuk membuat surat pernyataan tidak mengulangi pelanggaran sebelum kendaraan dapat diambil kembali.
