Presiden Suriah, Ahmed al-Sharaa, memberikan pujian selangit atas keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mencabut seluruh sanksi terhadap negaranya. Internationalmedia.co.id melaporkan, Al-Sharaa menyebut langkah tersebut sebagai keputusan "bersejarah dan berani" dalam pidato yang disiarkan televisi Suriah. Pidato tersebut disiarkan Kamis (15/5/2025), seperti dikutip dari AFP. Al-Sharaa menekankan bahwa pencabutan sanksi akan meringankan penderitaan rakyat Suriah, mendorong kebangkitan kembali negara tersebut, dan meletakkan dasar bagi stabilitas regional.
Keputusan Trump ini menjadi angin segar bagi Suriah yang tengah berjuang pulih dari perang saudara berkepanjangan dan pergantian kekuasaan pada Desember lalu. Pengumuman mengejutkan tersebut disampaikan Trump saat berbicara di Forum Investasi Arab Saudi-AS di Riyadh, Selasa (13/5). Trump menyebut pencabutan sanksi akan memberikan Suriah "kesempatan menjadi hebat". Keesokan harinya, terjadi pertemuan bersejarah antara Trump dan Al-Sharaa di Riyadh—pertemuan pertama antara pemimpin AS dan Suriah dalam seperempat abad terakhir. Pertemuan tersebut juga dihadiri Putra Mahkota Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman (MBS), dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan secara virtual.
Trump bahkan mengindikasikan AS tengah menjajaki normalisasi hubungan dengan Suriah. Dalam pidatonya, Al-Sharaa menyampaikan terima kasih kepada MBS atas penyelenggaraan pertemuan tersebut, dan kepada Erdogan—pendukung utama pemerintahan baru Damaskus—atas perannya. Al-Sharaa menyatakan, "Rakyat Suriah, jalan di depan kita masih panjang. Hari ini kita memulai pekerjaan nyata, yang dengannya Suriah akan terlahir kembali."
Perang saudara Suriah sejak 2011 telah menelan lebih dari setengah juta jiwa, memaksa jutaan pengungsi, dan menghancurkan negara tersebut. AS sendiri telah memberlakukan sanksi keuangan yang luas terhadap Suriah selama konflik tersebut. Meskipun demikian, Trump belum memberikan indikasi apakah AS akan menghapus Suriah dari daftar negara sponsor terorisme—sebuah status yang telah melekat sejak 1979 dan menghambat investasi asing. Langkah selanjutnya AS dan dampaknya terhadap Suriah masih menjadi pertanyaan besar yang menanti jawaban.