Pengakuan mengejutkan datang dari mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Internationalmedia.co.id melaporkan bahwa Trump mengklaim telah memerintahkan pengerahan dua kapal selam nuklir ke lokasi yang dirahasiakan. Langkah kontroversial ini, menurut Trump, merupakan respons atas pernyataan yang dianggapnya provokatif dari Dmitry Medvedev, mantan Presiden Rusia sekaligus Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia.
Pengumuman tersebut disampaikan Trump melalui platform Truth Social pada Jumat (1/8). Ia enggan merinci lokasi penempatan kapal selam maupun kemampuan spesifiknya. "Berdasarkan pernyataan yang sangat provokatif dari Dmitry Medvedev, saya telah memerintahkan dua Kapal Selam Nuklir untuk ditempatkan di wilayah yang sesuai," tulis Trump. Ia menambahkan, "Kata-kata sangat penting, dan seringkali dapat menyebabkan konsekuensi yang tidak diinginkan."
Saat meninggalkan Gedung Putih Jumat sore waktu AS, Trump kembali menegaskan keputusannya. "Kita harus berhati-hati," ujarnya kepada wartawan. "Ancaman telah dilontarkan dan kami pikir itu tidak pantas. Saya melakukan ini demi keselamatan rakyat kita," tegasnya.
Gedung Putih sendiri hingga kini masih bungkam dan belum memberikan klarifikasi lebih lanjut mengenai pengumuman Trump. Pertanyaan seputar waktu pengerahan, lokasi pasti, dan apakah kapal selam tersebut bersenjata nuklir atau hanya bertenaga nuklir masih belum terjawab.
Pernyataan Medvedev yang memicu reaksi keras Trump adalah komentarnya di media sosial X terkait tenggat waktu yang ditetapkan Trump bagi Rusia untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Ukraina. Medvedev memperingatkan konsekuensi berat jika Rusia tidak memenuhi ultimatum tersebut. Ia menulis, "Trump sedang memainkan permainan ultimatum… Dia harus ingat 2 hal: 1. Rusia bukanlah Israel atau bahkan Iran. 2. Setiap ultimatum baru adalah ancaman dan langkah menuju perang."
Medvedev, sekutu dekat Presiden Vladimir Putin, dikenal sebagai salah satu tokoh anti-Barat paling vokal di Rusia. Meskipun pernyataannya sering dicemooh sebagai tindakan tidak bertanggung jawab, beberapa diplomat Barat menilai komentarnya mencerminkan pemikiran di kalangan pembuat kebijakan senior Kremlin.