Internationalmedia.co.id – News – Kepala Badan Maritim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan pernyataan tegas, menolak mentah-mentah upaya Iran untuk memberlakukan pungutan biaya terhadap kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz. Tindakan ini secara eksplisit disebut ilegal dan harus ditentang keras oleh komunitas internasional. PBB menegaskan bahwa tidak ada satu negara pun yang berhak memungut biaya di jalur pelayaran strategis yang vital bagi perekonomian global tersebut.
Sekretaris Jenderal Organisasi Maritim Internasional (IMO), Arsenio Dominguez, menggarisbawahi bahwa pengenaan biaya semacam itu secara fundamental bertentangan dengan hukum internasional. "Negara-negara tidak memiliki hak untuk memperkenalkan alat atau pembayaran atau biaya di selat ini," tegas Dominguez, seperti dilansir Al-Jazeera pada Minggu (12/4/2026). Ia juga memperingatkan bahwa langkah Iran bisa menjadi preseden buruk yang sangat merugikan stabilitas dan kebebasan pelayaran global.
Komentar Dominguez ini muncul di tengah kebuntuan perundingan gencatan senjata maraton antara pejabat Amerika Serikat dan Iran di Pakistan. Pembicaraan tersebut, yang berakhir tanpa kesepakatan, menyisakan ketidakpastian yang mendalam, dengan isu Selat Hormuz menjadi salah satu poin perselisihan utama yang belum terselesaikan.
Iran sendiri telah lama menuntut hak untuk memungut biaya dari kapal yang melewati selat tersebut, bahkan setelah berakhirnya konflik. Namun, media Iran, Press TV, melaporkan bahwa tuntutan berlebihan dari pihak AS-lah yang menghalangi tercapainya kesepakatan. Program nuklir Iran dan status Selat Hormuz disebut sebagai inti dari perbedaan pendapat yang belum menemui titik terang.
Dari pihak Amerika Serikat, Wakil Presiden JD Vance menyatakan bahwa Teheran belum menerima persyaratan Washington, termasuk komitmen krusial untuk tidak mengembangkan senjata nuklir. Sebelumnya, mantan Presiden AS Donald Trump juga pernah mengemukakan ide "usaha patungan" antara Washington dan Teheran untuk mengelola pengumpulan pembayaran, sebuah gagasan yang kini kembali mencuat di tengah ketegangan.
Dengan posisi Selat Hormuz sebagai salah satu jalur pelayaran minyak terpenting di dunia, potensi pengenaan biaya oleh Iran berpotensi menciptakan gejolak ekonomi dan politik yang luas. Penolakan keras dari PBB ini menunjukkan kekhawatiran serius terhadap stabilitas dan kebebasan navigasi di perairan internasional, serta implikasi jangka panjangnya bagi perdagangan global.