Pengakuan negara Palestina oleh Inggris ternyata memicu kontroversi besar. Internationalmedia.co.id melaporkan, rencana ini disampaikan Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, sebagai ultimatum kepada Israel. Jika hingga September mendatang Israel tak memperbaiki situasi kemanusiaan di Gaza dan berkomitmen pada perdamaian, Inggris akan resmi mengakui negara Palestina di PBB.
Langkah ini menuai kecaman keras dari Israel yang menganggapnya sebagai hadiah untuk Hamas. Presiden AS, Donald Trump, turut menyuarakan hal serupa. Namun, Menteri Transportasi Inggris, Heidi Alexander, membantah keras tudingan tersebut. Ia menekankan bahwa fokus utama adalah penderitaan rakyat Palestina, khususnya anak-anak yang kelaparan di Gaza. Alexander mendesak agar Israel mencabut pembatasan untuk memungkinkan bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza.
Situasi di Gaza memang tengah kritis. Lembaga pemantau kelaparan memperingatkan potensi bencana kelaparan besar-besaran. Kondisi ini menjadi pendorong utama keputusan Inggris. Starmer menegaskan bahwa prospek solusi dua negara terancam, dan pengakuan negara Palestina merupakan bagian dari upaya perdamaian. Syaratnya, Israel harus mengambil langkah substansial, termasuk mengizinkan PBB kembali menyalurkan bantuan dan menjamin tidak akan ada aneksasi di Tepi Barat.
Langkah Inggris ini mengikuti jejak Prancis yang juga berencana mengakui negara Palestina di PBB pada September mendatang. Sebelumnya, Inggris selalu menyatakan akan mengakui Palestina pada waktu yang paling efektif. Namun, krisis kemanusiaan di Gaza memaksa mereka untuk mempercepat rencana tersebut.