Internationalmedia.co.id – News – Jakarta – Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, secara terbuka mempertanyakan posisi politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang disebut sebagai penyeimbang di luar pemerintahan. Pernyataan ini muncul di tengah sorotan publik dan partai lain, termasuk PKB, terhadap sikap PDIP pasca-Pemilu 2024.
Sarmuji menyatakan bahwa Golkar menghormati klaim PDIP sebagai penyeimbang. "Terserah PDIP saja. Tapi kalau membaca komentar beberapa tokoh PDIP mereka berposisi sebagai penyeimbang. Kami menghormati posisi PDIP sebagai penyeimbang," ujar Sarmuji kepada awak media pada Jumat (19/6/2026).
Namun, Sarmuji juga menyoroti kejelasan dari peran penyeimbang tersebut. Ia menegaskan bahwa hingga kini PDIP belum bergabung dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. "Yang jelas sampai sekarang PDIP tidak masuk di pemerintahan. Kalau praktik penyeimbang itu soal lain. Selama ini entah apa yang diseimbangkan? Nanti rakyat yang menilai," katanya. Sarmuji menambahkan bahwa istilah "penyeimbang" itu sendiri sudah cukup menjelaskan bagi mereka yang jeli.
Sebelumnya, Ketua Fraksi PKB DPR, Jazilul Fawaid, juga telah mendesak PDIP untuk bersikap lebih tegas. Jazilul menilai sikap yang abu-abu hanya akan menimbulkan kebingungan di tengah upaya keras pemerintah mewujudkan janji-janji kampanye. "Saya harap, mengambil sikap yang tegas saja. Kalau di oposisi, oposisi. Jangan abu-abu. Karena, kami semua sedang berjuang keras untuk mewujudkan apa yang menjadi janji Pak Presiden. Semua program-program sudah ditata," tegas Jazilul di kompleks parlemen, Senayan, pada Kamis (18/6). Pernyataan Jazilul ini muncul saat menjawab pertanyaan mengenai dugaan keterlibatan Andi Widjajanto dalam sebuah aksi demonstrasi.
Menanggapi desakan tersebut, Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menegaskan kembali posisi partainya. Andreas menyatakan bahwa PDIP adalah "partai penyeimbang di luar pemerintahan," sebuah keputusan yang telah ditetapkan dalam kongres partai.