Internationalmedia.co.id Paris – Presiden Prancis, Emmanuel Macron, kembali menunjuk Sebastien Lecornu sebagai Perdana Menteri (PM), hanya berselang empat hari setelah pengunduran dirinya di tengah gejolak politik yang melanda negara tersebut. Keputusan ini sontak menuai reaksi keras dari berbagai pihak.
Di tengah harapan akan wajah baru dalam pemerintahan untuk mengatasi kebuntuan politik yang berlarut-larut akibat kebijakan anggaran ketat, Macron justru memilih untuk mempertahankan Lecornu. "Presiden Republik telah menunjuk Bapak Sebastien Lecornu sebagai Perdana Menteri dan menugaskannya untuk membentuk pemerintahan," demikian pernyataan resmi dari Istana Elysee, Sabtu (11/10/2025).
Prancis sendiri tengah menghadapi kebuntuan politik sejak Macron mengambil risiko dengan menggelar pemilu dini tahun lalu. Langkah yang diharapkan dapat memperkuat posisinya, justru menghasilkan parlemen yang terpecah dan peningkatan kursi untuk partai sayap kanan ekstrem.
Lecornu, melalui platform media sosial X, menyatakan penerimaannya atas penunjukan kembali dirinya sebagai "kewajiban," dan menekankan urgensi untuk "mengakhiri krisis politik" yang tengah melanda Prancis. Ia berjanji untuk melakukan "segala upaya yang memungkinkan" untuk mengamankan anggaran bagi Prancis pada akhir tahun ini. Lecornu juga menegaskan bahwa pemulihan keuangan publik tetap menjadi "prioritas utama untuk masa depan kita."
Lebih lanjut, Lecornu memperingatkan semua pihak yang berminat bergabung dengan pemerintahannya untuk "berkomitmen mengesampingkan ambisi kepresidenan" dalam pemilu tahun 2027 mendatang.
Macron, yang menghadapi krisis domestik terburuk sejak awal masa jabatannya pada tahun 2017, belum memberikan pernyataan publik terkait penunjukan ini.
Keputusan Macron mempertahankan Lecornu langsung memicu gelombang kemarahan. Pemimpin partai sayap kanan, National Rally, Jordan Bardella, menyebutnya sebagai "lelucon buruk" dan berjanji untuk segera mengupayakan pemungutan suara untuk kabinet baru.
Partai Sosialis, yang memegang peran penting dalam parlemen, menyatakan "tidak mencapai kesepakatan" dengan Lecornu, dan mengancam akan menggulingkan pemerintahannya jika ia tidak bersedia menangguhkan reformasi pensiun tahun 2023 yang menaikkan usia pensiun dari 62 tahun menjadi 64 tahun.
