TANGERANG- Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tangerang terus mengupayakan penanganan banjir. Baik yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Tangerang maupun kewenangan pemerintah pusat. Salah satunya yang menjadi kewenangan pemerintah pusat yaitu Kali Angke.
Kepala Dinas PUPR Kota Tangerang, Ruta Ireng Wicaksono mencatat di daerah aliran sungai Kali Angke masih ada yang belum dibangun turap sepanjang 4.200 meter atau 17,2 persen. Sedangkan yang sudah dibangun turap sepanjang 20.175 meter atau 82,8 persen.
Diakui Ruta, persoalan banjir di daerah aliran sungai Kali Angke selain pembangunan turap yang belum tuntas secara keseluruhan oleh pemerintah pusat, juga diakibatkan tingginya debit air. Sehingga aliran air meluap dan mengakibatkan banjir dan genangan.
“Luapan masih terjadi walau sudah diturap. Namun, debit over kapasitas dan masih mengakibatkan banjir atau genangan di daerah sekitar,” kata Ruta.
Menurutnya, penanganan banjir di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kali Angke membutuhkan tindakan maupun sinergi dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR dengan menjalankan strategi pengendalian.
Ruta membeberkan, permasalahan di Kali Angke disebabkan oleh adanya limpasan aliran sungai, sehingga memerlukan peninggian turap di sejumlah titik.
“Selain melanjutkan penurapan, perlu juga dipertimbangkan untuk meninggikan turap yang ada, karena setiap kali hujan besar terkesan Kali Angke tidak bisa menampung debit air sehingga sering limpas,” katanya.
Dia berharap, pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR dapat segera menyelesaikan persoalan banjir dan genangan di DAS Kali Angke sesuai kewenangannya dalam pengelolaan sungai. “Mudah-mudahan bisa segera terselesaikan,” pungkasnya. Dalam penanganan banjir, Dinas PUPR Kota Tangerang hingga saat ini sudah membangun 443 turap dengan total luas 54,972 kilometer. Drainase sebanyak 2.328 dengan panjang total 1.284 kilometer serta 169 lokasi pusat pengendali banjir. ***
