Internationalmedia.co.id – News – Teheran tengah bergejolak menyusul terkuaknya sebuah laporan mengejutkan yang menyebut Amerika Serikat dan Israel merencanakan pembunuhan terhadap sejumlah pejabat tinggi Iran. Skema kontroversial ini, yang pertama kali diungkap oleh Wall Street Journal (WSJ), memicu reaksi keras dari Iran, yang segera melayangkan surat protes kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan Presiden Dewan Keamanan PBB.
Laporan WSJ secara spesifik menyoroti bahwa Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, dan Menteri Luar Negeri, Abbas Araghchi, sempat masuk dalam daftar target pembunuhan. Namun, nama keduanya disebut telah dihapus sementara dari daftar tersebut, sebuah langkah yang diindikasikan sebagai upaya membuka ruang bagi potensi perundingan damai antara AS dan Iran.
Dalam surat resminya kepada PBB, Iran menegaskan bahwa kebijakan kriminal semacam ini telah diterapkan secara sistematis sejak agresi AS-Israel yang tidak beralasan dimulai pada 28 Februari lalu. Teheran menunjuk pada pembunuhan pemimpin tertinggi negara itu, Ayatollah Ali Khamenei, dan beberapa pejabat senior lainnya sebagai bukti nyata dari pola tindakan tersebut.
Iran Surati PBB: Ini Terorisme Negara
Duta Besar dan Perwakilan Tetap Iran untuk PBB, Amir Saeed Iravani, menyuarakan keprihatinan mendalam atas laporan media tersebut. Dalam suratnya yang dikirim pada Kamis (26/3) waktu setempat, Iravani secara tegas menyebut ancaman pembunuhan ini sebagai contoh nyata terorisme negara dan pelanggaran berat terhadap hukum internasional.
"Saya meminta perhatian Yang Mulia dan para anggota Dewan Keamanan terhadap laporan yang diterbitkan di media," tulis Iravani, sebagaimana dilansir Press TV. "Laporan ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat dan rezim Israel telah mengidentifikasi dan menetapkan para pejabat tinggi Republik Islam Iran, termasuk Ketua Majelis Permusyawaratan Islam, Bapak Mohammad Bagher Ghalibaf, dan Menteri Luar Negeri, Bapak Seyyed Abbas Araghchi, sebagai target pembunuhan."
Iravani juga menggarisbawahi bahwa laporan tersebut menggambarkan penangguhan rencana pembunuhan itu hanya bersifat sementara, menunjukkan kerangka kerja operasional yang bertujuan melenyapkan para pejabat politik tertinggi Iran. Menurutnya, ancaman ini lahir dari "pola pikir kriminal" yang secara terbuka mengabaikan "aturan keterlibatan."
"Penggunaan istilah ‘daftar target pembunuhan’ harus dilihat sebagai manifestasi lain dari tindakan teroris yang sama, yang memulai perang kriminal terhadap Iran, dan sejauh ini telah mengakibatkan kematian lebih dari 3.000 warga sipil," demikian bunyi bagian lain dari surat tersebut. Iravani menekankan bahwa kebijakan yang direncanakan untuk membunuh pejabat tinggi negara anggota PBB yang berdaulat adalah pelanggaran terang-terangan terhadap Piagam PBB, serta hukum HAM internasional dan hukum kemanusiaan internasional.
Mengapa Nama Menlu Iran Dicoret?
Pencoretan nama Abbas Araghchi dan Mohammad Bagher Ghalibaf dari daftar target Israel bukanlah tanpa alasan. Sumber yang mengetahui diskusi internal mengungkapkan bahwa Pakistan mengajukan permintaan khusus kepada AS untuk tidak menargetkan kedua pejabat tinggi Iran tersebut.
"Israel memiliki koordinat mereka dan ingin melenyapkan mereka, kami memberitahu AS bahwa jika mereka juga dieliminasi, maka tidak ada lagi yang bisa diajak berunding, oleh karena itu, AS meminta Israel untuk mundur," ungkap seorang sumber Pakistan kepada Reuters.
Langkah ini diambil di tengah upaya Iran yang sedang mengkaji proposal gencatan senjata 15 poin dari pemerintahan Presiden AS Donald Trump. Proposal tersebut, yang disampaikan melalui Pakistan, bertujuan untuk menghentikan pertempuran yang berkelanjutan dan mencakup beberapa tuntutan kunci.
Menurut sumber kabinet Israel, proposal gencatan senjata dari AS menyerukan penghapusan stok uranium yang diperkaya tinggi milik Iran, penghentian pengayaan uranium, pembatasan program rudal balistik, dan pemutusan pendanaan untuk sekutu-sekutu regional Teheran.
Beberapa waktu terakhir, Presiden Trump menyatakan keyakinannya bahwa Iran sangat ingin mencapai kesepakatan dengan AS. Namun, di sisi lain, Menteri Luar Negeri Araghchi menegaskan bahwa Teheran memang sedang mengkaji proposal AS, tetapi tidak memiliki niat untuk melakukan pembicaraan yang bertujuan mengakhiri perang secara langsung. Situasi ini menunjukkan kompleksitas dan ketegangan yang masih menyelimuti hubungan antara Iran, AS, dan Israel.