Internationalmedia.co.id – News – Pemerintah Australia kembali menunjukkan ketegasannya terkait warga negara yang terafiliasi dengan kelompok radikal. Baru-baru ini, Canberra secara resmi menolak kepulangan seorang warganya yang sebelumnya ditahan di kamp terkait ISIS di Suriah, dengan alasan utama keamanan nasional. Individu yang tidak disebutkan namanya ini merupakan bagian dari rombongan 34 wanita dan anak-anak yang pernah mendekam di kamp Roj, Suriah, sebuah fasilitas penampungan bagi mereka yang terkait dengan Islamic State (ISIS).
Menteri Dalam Negeri Australia, Tony Burke, mengonfirmasi keputusan tersebut. "Saya dapat memastikan bahwa satu individu dalam kelompok ini telah dikenai perintah pengusiran sementara, yang dikeluarkan berdasarkan rekomendasi dari badan keamanan," ujar Burke dalam pernyataan resminya. Ia menambahkan bahwa untuk saat ini, badan keamanan belum merekomendasikan tindakan serupa bagi anggota kelompok lainnya karena belum memenuhi ambang batas hukum yang disyaratkan. Perintah pengusiran sementara ini, yang dapat berlaku hingga dua tahun, merupakan kewenangan Mendagri untuk mencegah potensi aktivitas terorisme atau kekerasan bermotif politik.
Nasib individu yang ditolak ini semakin rumit. Menurut keterangan seorang pejabat Kurdi Suriah kepada kantor berita AFP, warga Australia tersebut sempat dibebaskan dari kamp penahanan terkait ISIS pada Senin (16/2) waktu setempat. Namun, dalam perjalanannya menuju Damaskus sebagai bagian dari upaya repatriasi, ia gagal mencapai tujuan. Pejabat Kurdi itu menjelaskan bahwa individu tersebut akhirnya dikembalikan ke kamp penahanan semula, dengan alasan adanya "koordinasi yang kurang optimal" dengan otoritas Suriah.
Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, secara tegas menyatakan bahwa pemerintahannya tidak akan memfasilitasi pemulangan para wanita dan anak-anak yang memiliki kaitan dengan ISIS. "Anda menabur benih, Anda yang akan menuai hasilnya," ujar Albanese, menuding kelompok tersebut telah bersekutu dengan ideologi yang berpotensi "merusak dan menghancurkan cara hidup kita." Saat berbicara kepada wartawan pada Rabu (18/2), Albanese menegaskan, "Kami sama sekali tidak akan melakukan upaya apa pun untuk memulangkan atau membantu individu-individu ini." Meskipun demikian, ia menyuarakan keprihatinan. "Saya pikir sangat disayangkan bahwa anak-anak harus terjebak dalam situasi ini. Itu bukan keputusan mereka, melainkan keputusan orang tua atau ibu mereka," tambahnya.
Sebelumnya, pada tahun 2023, organisasi kemanusiaan Save the Children Australia sempat mengajukan gugatan hukum. Gugatan tersebut diajukan atas nama 11 wanita dan 20 anak yang berada di Suriah, dengan tujuan untuk mengupayakan pemulangan mereka ke Australia. Namun, Pengadilan Federal menolak gugatan tersebut, dengan alasan bahwa pemerintah Australia tidak memiliki kendali atas penahanan mereka di wilayah Suriah.