Internationalmedia.co.id melaporkan, veto Amerika Serikat atas resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan gencatan senjata di Gaza menuai kecaman keras dari Hamas. Resolusi tersebut, yang didukung 14 negara anggota DK PBB, menuntut gencatan senjata segera, tanpa syarat, dan permanen, serta akses kemanusiaan tanpa batas ke Gaza. Namun, AS menggunakan hak vetonya, mengatakan resolusi tersebut menghambat upaya diplomasi yang sedang berlangsung.
Hamas, melalui pernyataan resminya, menyebut veto AS sebagai "memalukan" dan "noda baru pada catatan etika Amerika Serikat". Mereka kembali menuduh AS "melegitimasi genosida" di Gaza dengan tindakan tersebut, serta mendukung agresi dan merasionalisasi kelaparan, kehancuran, dan pembunuhan massal. Pernyataan ini muncul setelah pemungutan suara di DK PBB, yang merupakan yang pertama terkait konflik Gaza sejak November lalu.
Menlu AS, Marco Rubio, membela keputusan negaranya. Ia menyatakan AS tidak akan mendukung teks yang menyamakan Israel dan Hamas, atau mengabaikan hak Israel untuk membela diri. Rubio menegaskan komitmen AS untuk terus mendukung Israel di PBB. Resolusi yang ditolak juga menyerukan pembebasan sandera yang ditahan Hamas dan pencabutan pembatasan bantuan kemanusiaan ke Gaza.
Veto ini menandai langkah pertama Washington di bawah pemerintahan Presiden AS saat ini terkait konflik Gaza. Israel sendiri menghadapi tekanan internasional yang semakin meningkat untuk mengakhiri perang di Gaza, terutama terkait distribusi bantuan kemanusiaan yang terhambat selama lebih dari dua bulan sebelum sedikit bantuan PBB diizinkan masuk pada pertengahan Mei. Situasi ini semakin memperkeruh suasana dan meningkatkan ketegangan di kawasan tersebut.
