Internationalmedia.co.id – Krisis politik di Madagaskar mencapai puncaknya. Seorang kolonel militer, Michael Randrianirina, akan dilantik sebagai presiden sementara pada Jumat (17/10), setelah parlemen memakzulkan Presiden Andry Rajoelina akibat gelombang unjuk rasa antipemerintah.
Langkah ini diambil setelah unit militer elite CAPSAT merebut kekuasaan, memicu kecaman dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyebutnya sebagai pengambilalihan kekuasaan yang "inkonstitusional". Rajoelina sendiri, yang telah berkuasa sejak 2009, dilaporkan telah meninggalkan negara tersebut.
Kolonel Randrianirina, Komandan CAPSAT, menjanjikan transisi ke pemerintahan sipil dalam waktu kurang dari dua tahun, dengan pemilu yang dijadwalkan antara 18 hingga 24 bulan mendatang. Ia juga berjanji akan merestrukturisasi lembaga-lembaga besar negara.
"Ini bukan kudeta, ini adalah kasus pengambilan tanggung jawab karena negara ini berada di ambang kehancuran," tegas Randrianirina dalam pernyataan televisi. Ia menambahkan bahwa konsultasi sedang berlangsung untuk menunjuk Perdana Menteri dan membentuk pemerintahan baru.
Randrianirina sendiri dikenal sebagai pengkritik keras Rajoelina dan pernah dipenjara karena diduga merencanakan kudeta pada 2023. Intervensi militer ini disambut baik oleh gerakan Gen Z yang memicu unjuk rasa akibat krisis air dan energi, yang menyerukan "perubahan sistemis" di Madagaskar.
Situasi di Antananarivo, ibu kota Madagaskar, dilaporkan tenang, meskipun ketidakpastian masih menyelimuti masa depan negara tersebut. Madagaskar menjadi negara bekas jajahan Prancis terbaru yang jatuh di bawah kendali militer sejak 2020, mengikuti jejak Mali, Burkina Faso, Niger, Gabon, dan Guinea.