internationalmedia.co.id – Persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia kembali menjadi sorotan tajam. Menanggapi fenomena yang kerap berulang setiap tahunnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melontarkan usulan tegas terkait pemanfaatan lahan pasca-kebakaran. Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, mendorong pemerintah untuk melarang keras konversi lahan yang terdampak karhutla menjadi area perkebunan, termasuk untuk komoditas kelapa sawit.
Pernyataan ini disampaikan Hasto dalam acara bertajuk ‘Merah Muda Fest: Menyongsong 100 Tahun Sumpah Pemuda’ yang digelar di Museum Sumpah Pemuda, Jakarta Pusat, pada Minggu (25/10/2026). Hasto menekankan bahwa usulan ini bukan tanpa dasar, melainkan bersumber dari pengalaman dan pemikiran Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, mengenai pentingnya tata kelola ruang yang berkelanjutan.
Menurut Hasto, salah satu celah yang sering dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab adalah dengan sengaja membakar hutan demi membuka lahan baru. Ia mengusulkan adanya kebijakan moratorium hutan yang ketat. "Tidak boleh hutan-hutan yang terbakar atau secara sengaja dibakar untuk membuka lahan-lahan perkebunan kemudian bisa dikonversikan untuk tanaman lain," tegas Hasto di hadapan para peserta acara.
Lebih lanjut, ia secara spesifik menyebutkan bahwa lahan yang telah hangus akibat kebakaran tidak boleh dialihfungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit. Sebagai gantinya, Hasto mendesak agar lahan-lahan tersebut difokuskan untuk upaya reboisasi atau penghijauan kembali guna mengembalikan fungsi ekologis hutan yang telah rusak.
Selain masalah tata ruang, Hasto juga menyoroti pentingnya supremasi hukum dalam menangani kasus karhutla. Ia menilai, selama penegakan hukum masih lemah dan tidak memberikan efek jera, maka praktik pembakaran hutan akan terus terjadi. Menurutnya, tindakan merusak hutan bukan sekadar pelanggaran lingkungan, melainkan sudah menyentuh marwah bangsa. Ia meminta pemerintah untuk memberikan sanksi yang tegas bagi pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran hukum hingga memicu kebakaran besar.
Hasto juga menyinggung dampak sosial dan diplomatik dari asap karhutla yang seringkali melintasi batas negara. Ia menyebutkan bahwa kritik dari negara-negara tetangga akibat polusi asap adalah sebuah peringatan bagi Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia perlu melakukan introspeksi dan otokritik terhadap kebijakan lingkungan yang selama ini dijalankan.
Sebagai langkah preventif, Hasto menekankan pentingnya perbaikan sistem mitigasi bencana. Ia menyarankan agar pemerintah melakukan perencanaan komprehensif setidaknya lima bulan sebelum musim kemarau tiba. "Pencegahan harus dilakukan sebelum musim kemarau. Di situlah proses mitigasi disempurnakan agar ke depan tidak ada lagi kebakaran hutan yang merusak harga diri bangsa kita sebagai negara yang berdaulat," pungkasnya.