internationalmedia.co.id – Persoalan hunian tidak layak huni di ibu kota kini menjadi sorotan tajam pemerintah pusat. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian secara terbuka meminta Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, untuk segera melakukan langkah konkret melalui penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Langkah ini dinilai mendesak demi memperbaiki kualitas hidup warga yang tinggal di kawasan kumuh.
Dalam sebuah peninjauan langsung di kawasan Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat, pada Sabtu (24/10/2026), Tito Karnavian mengungkapkan keprihatinannya terhadap minimnya alokasi dana untuk program bedah rumah di Jakarta. Berdasarkan informasi yang diterima dari DPRD DKI Jakarta dan Kepala Dinas Perumahan, anggaran untuk perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) di Jakarta hampir tidak tersedia dalam skema anggaran saat ini.
Tito menekankan bahwa perbaikan hunian bukan sekadar masalah infrastruktur, melainkan kunci untuk memutus rantai masalah sosial. Ia mencontohkan bahwa kawasan yang sering dijuluki sebagai "kampung narkoba" dapat diubah melalui penataan lingkungan yang lebih layak. Menurutnya, dengan memperbaiki kondisi fisik rumah dan lingkungan, potensi kriminalitas dan peredaran narkoba di pemukiman padat dapat ditekan secara signifikan.
"Saya menyarankan agar hal ini disampaikan kepada Bapak Gubernur untuk segera dibuatkan perubahan anggaran. Menyelesaikan masalah di kawasan seperti Kampung Ambon adalah langkah penting. Tidak ada warga yang ingin tinggal di lingkungan yang dicap negatif, dan perbaikan hunian adalah pintu masuk untuk perubahan sosial tersebut," ujar Tito Karnavian.
Kondisi ini diperparah dengan data mengejutkan yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, mengungkapkan bahwa pada tahun 2026, terdapat sekitar 821.840 rumah tidak layak huni yang tersebar di seluruh wilayah DKI Jakarta. Angka ini menunjukkan adanya kesenjangan yang sangat besar antara kebutuhan warga dengan ketersediaan fasilitas hunian yang sehat.
Senada dengan Mendagri, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, juga menyoroti kekosongan anggaran ini. Saat meninjau program bedah rumah bagi lansia di Cengkareng, Maruarar mempertanyakan bagaimana Jakarta bisa mengatasi ratusan ribu rumah tidak layak huni jika APBD tidak mengalokasikan dana khusus untuk program tersebut.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta, Kelik Indriyanto, mengonfirmasi bahwa untuk tahun anggaran 2026, memang belum tersedia alokasi dana untuk program perbaikan rumah tidak layak huni tersebut.
Mendagri Tito Karnavian mengingatkan bahwa visi besar Presiden Prabowo Subianto adalah melihat rakyat hidup dalam kesejahteraan dan kebahagiaan. Oleh karena itu, ia mengimbau seluruh pemerintah daerah, tidak hanya Jakarta, untuk memprioritaskan program-program yang pro-rakyat kecil, terutama dalam penyediaan hunian yang layak sebagai fondasi dasar kehidupan yang bermartabat.