internationalmedia.co.id – Proses transformasi besar-besaran kawasan ikonik Blok M di Jakarta Selatan sempat mengalami fase ketidakpastian yang cukup pelik. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, secara terbuka mengakui bahwa proyek revitalisasi fase ultimate ini sempat berjalan maju-mundur akibat hambatan yang datang dari dalam sistem pemerintahan itu sendiri.
Dalam acara peluncuran konsep desain transformasi kawasan Blok M yang digelar pada Selasa (6/10/2026), Pramono mengungkapkan bahwa kendala utama bukanlah kurangnya minat dari pihak swasta, melainkan kerumitan birokrasi yang menghambat laju investasi. Ia bahkan sempat memberikan peringatan keras kepada jajaran manajemen MRT Jakarta agar tidak membiarkan ketidakpastian ini berlarut-larut.
"Ketika prosesnya masih maju-mundur, saya bilang kepada Pak Dirut, ‘Pak Dirut, kalau terus begini, cari investor lain saja. Jangan-jangan pihak Intiland tidak mau’," ujar Pramono saat menjelaskan dinamika di balik layar proyek tersebut.
Namun, setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, Pramono menyadari bahwa masalahnya bukan terletak pada ketidaksiapan investor. Ia secara jujur mengakui bahwa benang kusut yang terjadi bersumber dari prosedur birokrasi yang berbelit-belit. Menurutnya, hambatan administratif inilah yang membuat para pelaku usaha ragu untuk segera merealisasikan rencana pembangunan mereka.
Menanggapi persoalan tersebut, Pramono menegaskan pentingnya reformasi birokrasi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Ia menuntut adanya penyederhanaan proses perizinan agar pengembangan kawasan dapat berjalan lebih cepat dan efisien. "Birokrasi yang seperti ini harus dirapikan, dipotong, dan dibuat mudah," tegasnya.
Sebagai langkah konkret untuk memangkas hambatan tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerbitkan Pergub Nomor 11 Tahun 2026. Peraturan gubernur ini dirancang khusus untuk memberikan kemudahan dalam berbagai aspek teknis pembangunan, seperti pengurusan Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), dan berbagai perizinan terkait lainnya. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang lebih sehat dan menarik bagi para pengembang di Jakarta.
Di sisi lain, Direktur Utama MRT Jakarta, Tuhiyat, memaparkan visi besar di balik revitalisasi Blok M fase ultimate ini. Proyek ini tidak hanya sekadar perbaikan fisik, melainkan sebuah transformasi menyeluruh yang mencakup lima pilar utama: revitalisasi terminal, pengembangan kawasan mixed-use, peningkatan aksesibilitas dan integrasi moda transportasi, penciptaan destinasi komersial baru, serta perluasan ruang terbuka publik.
Skala perubahan yang direncanakan sangat masif. Tuhiyat menjelaskan bahwa kawasan Blok M nantinya ditargetkan akan memiliki skala aktivitas sepuluh kali lipat lebih besar dibandingkan kondisi saat ini. Selain itu, aspek kenyamanan warga juga menjadi prioritas dengan rencana perluasan ruang terbuka hijau dan area publik hingga lima kali lipat dari luas yang ada sekarang. Dengan penyederhanaan aturan dan visi yang kuat, Blok M diproyeksikan akan menjadi pusat ekonomi dan sosial baru yang modern di jantung Jakarta.