Jakarta – Internationalmedia.co.id – News melaporkan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI dan Malaysia baru-baru ini menggelar forum penting untuk membahas penguatan ekonomi di kawasan perbatasan. Pertemuan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang hidup di garis batas kedua negara, mengubah paradigma pengelolaan perbatasan dari sekadar isu kedaulatan menjadi pendorong kemakmuran. Forum bertajuk ‘Indonesia Border Partnership Coffee Morning’ ini berlangsung di Kantor Sekretariat Tetap BNPP RI Jakarta pada Rabu (16/9).
Dengan tema ‘Strengthening Cooperation in Managing Our Border to Foster Prosperity’, dialog ini tidak hanya menyentuh aspek keamanan dan kedaulatan, tetapi juga mendalami potensi pengembangan aktivitas ekonomi, perdagangan lintas batas, serta peningkatan taraf hidup warga.
Duta Besar Malaysia, Dato’ Muzaffar Shah Mustafa, dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa masyarakat di kawasan perbatasan memiliki keterikatan sosial dan ekonomi yang sangat erat. "Bagi mereka, perbatasan bukan hanya garis di peta. Perbatasan merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari mereka, keluarga, mata pencarian, kegiatan usaha, serta hubungan sosial dan budaya yang telah terjalin selama bertahun-tahun," jelas Muzaffar.
Ia menyoroti implementasi Border Crossing Agreement (BCA) yang akan berlaku pada 17 Juli 2026 serta rencana pembukaan kembali perdagangan perbatasan antara Tebedu dan Entikong. Menurutnya, kerja sama ini adalah langkah krusial untuk memfasilitasi mobilitas masyarakat dan memperkuat kegiatan ekonomi lintas batas, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi di kedua sisi perbatasan.
Muzaffar juga menyampaikan perkembangan positif terkait komunikasi kedua negara mengenai Pulau Sebatik. Penyelesaian isu perbatasan diyakini akan memberikan kepastian bagi masyarakat yang tinggal dan beraktivitas ekonomi di sana. "Telah terdapat perkembangan yang sangat positif. Kedua lembaga yang bertanggung jawab telah melakukan pertemuan dan secara aktif berkomunikasi untuk menyelesaikan berbagai persoalan tersebut," tambahnya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, selaku Kepala BNPP RI, menyatakan komitmennya untuk menjadikan kawasan perbatasan sebagai "halaman depan" negara, bukan lagi "halaman belakang". Menurut Tito, pembangunan perbatasan harus mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat sekaligus memperkuat interaksi dengan negara tetangga, menjadikannya pusat pertumbuhan ekonomi yang strategis.
Tito juga menekankan bahwa pengembangan kawasan perbatasan harus memperhatikan berbagai aktivitas masyarakat yang telah berlangsung lintas batas, termasuk hubungan sosial, budaya, dan kegiatan ekonomi. Dalam konteks ini, penguatan perdagangan dan konektivitas menjadi elemen vital untuk menciptakan kawasan perbatasan yang lebih produktif dan berdaya saing.
Pulau Sebatik menjadi salah satu fokus utama dalam hubungan kedua negara. Tito mengungkapkan bahwa BNPP RI bersama kementerian dan lembaga terkait telah membentuk tim khusus untuk membahas persoalan Sebatik bersama pemerintah Malaysia. "Pembicaraan yang bersahabat dan diskusi yang sangat produktif telah dilakukan, dan kami telah menyelesaikan sejumlah area sengketa. Tetapi sekarang kami sejujurnya sedang fokus pada Pulau Sebatik," tuturnya.
Melalui forum ini, pengelolaan perbatasan diarahkan untuk tidak hanya menjaga kedaulatan wilayah negara, tetapi juga menciptakan kawasan yang mampu mendukung aktivitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan. Penguatan perdagangan lintas batas, kemudahan pergerakan masyarakat, serta penyelesaian berbagai persoalan perbatasan menjadi bagian integral dari upaya membangun kawasan perbatasan yang lebih maju, produktif, dan kompetitif. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi internationalmedia.co.id.