Internationalmedia.co.id – News – Angin segar berhembus kencang bagi masyarakat Padang Pariaman, Sumatera Barat. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, memastikan program normalisasi sungai senilai sekitar Rp218 miliar akan segera digarap. Tak hanya fokus pada perbaikan aliran sungai, Andre juga mendorong pembangunan akses jalan baru di tepi sungai, sebuah solusi komprehensif untuk kawasan yang kerap dilanda banjir. Proyek vital ini ditargetkan mulai dikerjakan pada November 2026.
Kunjungan kerja Andre Rosiade bersama Bupati Padang Pariaman, John Kennedi Azis, ke Jembatan Anduriang, Nagari Anduring, Kecamatan 2 X 11 Kayutanam pada Jumat (21/8) lalu, menjadi penanda keseriusan ini. Dalam rombongan turut hadir sejumlah pejabat penting, antara lain Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang Reski Wahyudi, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat Elsa Putra Friandi, dan Kepala Balai Cipta Karya Sumatera Barat Maria Doeini Isa, serta Ketua Fraksi NasDem DPRD Sumatera Barat Endarmy.
Andre Rosiade menegaskan, normalisasi sungai merupakan agenda prioritas dalam penanganan pascabencana di Sumatera Barat. Khusus untuk Padang Pariaman, proyek senilai Rp218 miliar dari Balai Wilayah Sungai (BWS) akan segera bergulir. "Untuk normalisasi sepanjang sungai ini, Rp218 miliar dari Balai Wilayah Sungai. Kita mulai kerjakan akhir bulan ini. November 2026, Bapak-Bapak akan bisa melihat normalisasi dimulai. Banyak alat berat akan bekerja di sini," jelas Andre, memberikan gambaran jelas tentang skala pekerjaan yang akan datang.
Menurutnya, langkah normalisasi ini krusial bukan hanya untuk mengembalikan fungsi alami sungai, tetapi juga sebagai benteng pertahanan vital guna meminimalisir risiko banjir dan melindungi berbagai infrastruktur penting di sepanjang aliran sungai dari ancaman erosi dan kerusakan.
Di tengah diskusi, Bupati John Kennedi Azis turut menyampaikan urgensi penanganan masalah lain: terputusnya akses jalan di kawasan Pasia Laweh. "Di Pasia Laweh, akibat banjir, jalan yang biasanya di pinggir tebing itu habis. Sekarang jalan terputus dan tidak ada jalan," keluhnya, menggambarkan dampak nyata bencana terhadap mobilitas warga.
Pemerintah daerah, lanjut John Kennedi, telah mengidentifikasi dua opsi strategis. Opsi pertama adalah pembangunan trase jalan baru, namun terkendala sulitnya pembebasan lahan. Alternatif kedua yang lebih menjanjikan adalah mengembalikan aliran sungai ke jalur asalnya, sehingga akses jalan yang terputus dapat dipulihkan. "Yang pertama, kita bikin trase baru, tetapi memang sulit juga untuk mencari tanahnya. Yang kedua, kita alihkan kembali sungainya seperti ini, kita alihkan kembali sungainya ke tempat semula," jelasnya.
Bupati John Kennedi secara khusus meminta BWS Sumatera V untuk segera meninjau langsung kondisi lapangan di Pasia Laweh. Tujuannya agar solusi teknis yang paling efektif dan berkelanjutan dapat segera dirumuskan, mengingat terputusnya akses jalan ini sangat mendesak bagi kehidupan masyarakat setempat.
Menanggapi hal tersebut, Andre Rosiade menekankan pentingnya penanganan sungai dan akses jalan secara terpadu. Ia mendorong agar pembangunan jalan baru di area terdampak dapat disinergikan secara optimal dengan program penanganan sungai dan infrastruktur pascabencana lainnya. "Jadi sekali jalan, November ini mulai dikerjakan," tegas Andre, menandakan komitmen untuk efisiensi dan kecepatan.
Andre menambahkan, program normalisasi di Padang Pariaman ini adalah bagian integral dari komitmen besar pemerintah pusat untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur Sumatera Barat pascabencana. Total anggaran sekitar Rp19 triliun telah disiapkan untuk periode 2025-2027, yang akan menyasar 25 sungai dan berbagai infrastruktur vital di seluruh provinsi. "Sumatera Barat, 25 sungai insya Allah akan diselesaikan dalam 11 bulan. Inilah komitmen bahwa pemerintah pusat serius, pemerintah Presiden Prabowo serius untuk membangun kembali Sumatera Barat," pungkasnya, menggarisbawahi dukungan penuh dari pusat.
Tak berhenti pada normalisasi sungai, Andre Rosiade juga memastikan progres pembangunan jembatan-jembatan krusial di Padang Pariaman. Jembatan Anduriang, misalnya, telah masuk pagu indikatif dan dijadwalkan lelang pada Januari 2027, dengan konstruksi fisik diharapkan dimulai Februari 2027 melalui alokasi APBN sekitar Rp47 miliar. Sementara itu, Jembatan Kayu Gadang Sikabu akan menerima suntikan dana Rp47,5 miliar dari program Inpres Jalan Daerah (IJD) 2026, dengan pekerjaan fisik direncanakan akhir 2026 setelah rampungnya administrasi.
Andre menegaskan bahwa pembangunan jembatan, normalisasi sungai, dan pemulihan akses jalan adalah tiga pilar yang harus berjalan simultan demi memberikan manfaat optimal bagi masyarakat terdampak. "Jembatan Anduriang awak bangun Februari 2027, normalisasi sungai awak mulai November 2026, lalu Jembatan Sikabu awak mulai mungkin November 2026. Inilah komitmen Presiden Prabowo membangun kembali Padang Pariaman," tegasnya, menunjukkan sinergi antar proyek.
Bupati John Kennedi Azis menyampaikan apresiasi mendalam atas dukungan pemerintah pusat dan pengawalan ketat dari Andre Rosiade dalam mengakselerasi penanganan infrastruktur pascabencana. Ia berharap kolaborasi erat antara pemerintah pusat, DPR RI, dan pemerintah daerah ini dapat melahirkan solusi permanen yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Balai Cipta Karya Sumatera Barat, Maria Doeini Isa, turut menginformasikan dukungan pemerintah pusat untuk sektor air minum di wilayah terdampak. Anggaran sebesar Rp133 miliar telah dialokasikan untuk penanganan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Salisikan dan Tubuk Bontal pada tahun 2026, dengan target penyelesaian Desember 2026.
Andre Rosiade menyimpulkan, beragam program ini adalah bukti nyata penanganan pascabencana di Sumatera Barat yang dilakukan secara konkret dan terencana, meliputi normalisasi sungai, pembangunan jembatan, pemulihan akses jalan, hingga penyediaan air minum bersih. "Kami datang kemari sama-sama menyampaikan bahwa inilah pesan dari Pak Presiden untuk masyarakat Padang Pariaman," tutup Andre, menegaskan komitmen negara untuk rakyatnya.