Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Andre Rosiade melontarkan gagasan strategis untuk memecah kebuntuan polemik pembangunan jalan tol di Sumatera Barat. Wakil Ketua Komisi VI dari Fraksi Gerindra ini mengusulkan pemanfaatan kembali trase Bypass Bukittinggi yang telah lama direncanakan namun belum terealisasi. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, usulan ini diharapkan menjadi jalan tengah atas berbagai aspirasi masyarakat terkait proyek infrastruktur vital tersebut.
Pernyataan tersebut disampaikan Andre Rosiade saat meninjau progres penyelesaian Jembatan Gantung Koto Rawang di Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, pada Kamis (20/8/2026). Andre menekankan bahwa pemerintah, melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), serta PT Hutama Karya (HK), terus menyerap dan memahami aspirasi masyarakat, baik yang mendukung maupun menolak rencana pembangunan jalan tol.
"Kita memahami, kita mendengarkan aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat, baik yang pro maupun kontra. Untuk itu pihak Balai Jalan Nasional, Kementerian PU, dan juga Hutama Karya mencoba mencari alternatif terbaik bagaimana jalan tol ini bisa tetap kita eksekusi, tapi bisa memenuhi harapan masyarakat dan tidak mengganggu masyarakat," jelas Andre pada Sabtu (22/8/2026), seperti dikutip internationalmedia.co.id.
Menurut Andre, salah satu alternatif terbaik yang kini sedang didorong adalah mengoptimalkan trase bypass yang selama ini sudah dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Trase ini, meski telah direncanakan selama puluhan tahun, belum juga terealisasi baik dari sisi pembebasan lahan maupun pembangunan fisiknya. "Kami memiliki solusi konkret. Trase yang sudah ada ini akan kita dorong untuk dilewati jalan tol. Jadi, pintu keluar tol Bukittinggi nantinya akan menggunakan trase bypass tersebut," paparnya.
Andre menjelaskan, pemerintah pusat bersama PT Hutama Karya akan diinstruksikan untuk membantu proses pembebasan lahan pada trase bypass tersebut. Bahkan, terdapat rencana untuk membangun jalan sepanjang sekitar 6 kilometer yang secara bersamaan dapat berfungsi sebagai akses keluar masuk tol. "Untuk membebaskan lahan bypass yang trasenya sudah ada namun belum dibebaskan oleh pemerintah provinsi, kita akan menggunakan alokasi dana pembebasan lahan tol. Kita akan bebaskan tambahan jalan sekitar 6 kilometer dan langsung membangun bypass itu," tambahnya.
Dengan skema ini, Andre menilai pembangunan tol dan bypass dapat berjalan sinergis. Bypass yang selama ini hanya menjadi wacana, kini bisa diwujudkan sekaligus menjadi bagian integral dari akses tol. "Jadi, kita mendapatkan dua keuntungan sekaligus. Jalan tol terwujud, dan bypass yang sangat dibutuhkan pun terbangun," tegasnya. Keberadaan bypass ini juga diharapkan menjadi solusi efektif untuk mengurai kepadatan lalu lintas di beberapa ruas jalan nasional, khususnya di kawasan Padang Luar. Jika pembangunan flyover Padang Luar tidak dapat direalisasikan, bypass ini dapat menjadi alternatif strategis untuk mengalihkan arus kendaraan.
"Sehingga meskipun flyover Padang Luar tidak dibangun, kalau bypass ini bisa kita bangun, karena trase-nya sudah ada, insyaallah kemacetan bisa kita urai," ujar Andre optimistis.
Untuk mematangkan rencana komprehensif ini, Andre mengumumkan akan menggelar pembahasan lanjutan pada 8 September 2026. Pertemuan penting tersebut rencananya akan melibatkan Kepala Balai Jalan Nasional, perwakilan Hutama Karya, Pemerintah Kabupaten Agam beserta jajarannya, serta Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan jajaran terkait. Andre optimis proses pembangunan dapat dimulai dalam waktu dekat, dengan harapan persiapan rampung akhir tahun ini dan konstruksi dimulai awal tahun depan.
Andre menyebut solusi ini sebagai langkah yang sangat komprehensif karena mampu menyelesaikan beberapa persoalan sekaligus. "Ini ibarat sekali mendayung, dua-tiga pulau terlampaui. Kita mendapatkan solusi untuk jalan tol, bypass yang selama ini hanya angan-angan bisa kita bebaskan lahannya dan kita bangunkan enam kilometer," pungkasnya. Dia berharap rencana ini mendapatkan dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten Agam. Pemanfaatan dana pembebasan lahan tol juga menjadi kunci untuk menghindari ketergantungan pada APBN yang kerap memakan waktu lama. "Kalau menunggu APBN kan lama. Ini ada dana pembebasan lahan tol, itu yang kita akan pakai. Jadi dapat dua nih, tolnya dapat, bypass-nya pun dapat," tutup Andre, menegaskan kembali keuntungan ganda dari usulan ini.