Menteri Perdagangan (Mendag) RI Budi Santoso baru-baru ini menyuarakan urgensi penguatan sistem perdagangan global yang berbasis aturan untuk mendorong pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam Pertemuan Para Menteri Perdagangan BRICS (BRICS Trade Ministers’ Meeting/TMM) di Jaipur, India, Jumat (7/8), Budi menekankan bahwa sistem yang prediktif, adil, dan inklusif adalah kunci bagi UMKM untuk melampaui batas domestik dan bersaing di pasar internasional. Ini adalah langkah strategis yang dilaporkan Internationalmedia.co.id – News.
Budi Santoso menyoroti bahwa UMKM, sebagai tulang punggung ekonomi banyak negara berkembang termasuk Indonesia, masih bergulat dengan berbagai hambatan struktural. "Akses terhadap pembiayaan yang terbatas menjadi salah satu tantangan fundamental yang paling mendesak," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima internationalmedia.co.id pada Sabtu (8/8/2026).

Menanggapi hal tersebut, Indonesia mengajukan tiga prioritas utama untuk memperluas jangkauan pembiayaan UMKM di negara-negara berkembang. Pertama, peningkatan literasi keuangan bagi pelaku UMKM. Kedua, perluasan inklusi pembiayaan berbasis digital. Ketiga, diversifikasi program pembiayaan yang lebih adaptif dan fleksibel sesuai kebutuhan UMKM.
Sejalan dengan upaya tersebut, Indonesia juga menekankan pentingnya membangun rantai nilai global yang lebih tangguh, berakar dari kekuatan domestik. Empat bidang utama diusulkan untuk mencapai tujuan ini:
- Konektivitas Infrastruktur: Memperkuat jaringan transportasi, logistik, dan digital yang efisien agar UMKM terhubung dengan pasar regional dan global.
- Fasilitasi Perdagangan: Menyederhanakan, mempercepat, dan membuat prosedur perdagangan lebih prediktif untuk menekan biaya dan meningkatkan partisipasi pelaku usaha. Mendag Budi mencontohkan sistem otomatisasi penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Indonesia yang membantu eksportir memanfaatkan tarif preferensi.
- Penguatan Kapasitas Domestik: Berinvestasi pada pengembangan keterampilan, inovasi, dan ekosistem bisnis untuk menghasilkan produk dan layanan bernilai tambah tinggi.
- Kebijakan Perdagangan & Investasi Kondusif: Memperluas perjanjian perdagangan dan akses pasar untuk memperdalam integrasi ke jaringan produksi global dan menarik investasi.
Budi juga menyoroti peran krusial kecerdasan artifisial (AI) dan komputasi awan (cloud computing) sebagai sumber inovasi dan penciptaan nilai dalam jaringan produksi global yang semakin kompleks. Indonesia mendorong kerja sama BRICS dalam interoperabilitas dan pengaturan saling pengakuan, dengan tetap menghormati hukum dan regulasi nasional masing-masing negara.
Namun, sistem perdagangan multilateral, khususnya WTO, menghadapi tantangan serius akibat menurunnya kepercayaan dan perbedaan pandangan antaranggota. "Membangun kembali kepercayaan terhadap WTO harus menjadi prioritas kolektif kita," tegas Budi. Upaya ini, menurut Budi, harus berfokus pada penguatan fungsi perundingan, agenda pembangunan (termasuk Special and Differential Treatment/S&DT dan ruang kebijakan bagi negara berkembang), serta penciptaan persaingan usaha yang adil. Ia menekankan pentingnya S&DT yang terarah dan berbasis bukti.
Mendag juga mengkritisi peningkatan penggunaan kebijakan tarif dan perubahan aturan perdagangan yang bertentangan dengan semangat multilateralisme. Keseimbangan antara ruang kebijakan nasional dan disiplin aturan perdagangan global harus dijaga. "Sistem perdagangan multilateral yang berbasis aturan tidak hanya mengatur hak dan kewajiban, tetapi juga harus menciptakan peluang, membangun kepercayaan, dan memastikan UMKM memiliki kesempatan setara di pasar global," pungkas Budi.
