Internationalmedia.co.id – News – Empat pimpinan daerah dari Agam, Buton Selatan, Kutai Kertanegara, dan Buru menunjukkan komitmen kuat mereka untuk menyukseskan program Sekolah Rakyat. Kesiapan ini diungkapkan dalam pertemuan dengan Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, menandai langkah maju dalam upaya pemerintah memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.
Wamensos Agus Jabo Priyono menyambut baik antusiasme para kepala daerah. "Saya senang jika ada pimpinan daerah yang berupaya menyukseskan program prioritas Bapak Presiden," ujarnya. Ia menjelaskan, Sekolah Rakyat adalah inisiatif strategis Presiden Prabowo Subianto yang dirancang khusus untuk memutus siklus kemiskinan lintas generasi melalui jalur pendidikan. Program ini secara spesifik menargetkan anak-anak dari keluarga desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), menekankan pentingnya dukungan penuh dari pemerintah daerah.
Agus Jabo menekankan bahwa tujuan utama program ini adalah menghentikan transmisi kemiskinan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pendidikan berkualitas, tanpa toleransi untuk praktik "titipan." Urgensi program ini semakin nyata mengingat data yang menunjukkan sekitar 4,1 juta anak di Indonesia masih belum memiliki akses pendidikan atau telah putus sekolah. Sementara itu, kapasitas Sekolah Rakyat saat ini baru mencapai 43 ribu siswa. "Presiden berupaya keras agar semua anak ini bisa mengenyam pendidikan," tambahnya, menggarisbawahi skala tantangan yang dihadapi.
Sebagai solusi komprehensif, pemerintah menghadirkan Sekolah Rakyat dengan konsep boarding school yang dilengkapi fasilitas berstandar unggulan. Para siswa tidak hanya mendapatkan pendidikan, tetapi juga pemenuhan kebutuhan dasar secara lengkap: tiga kali makan utama, dua kali makanan ringan, laptop pribadi, dan delapan setel seragam. "Ini untuk keluarga prasejahtera, namun Presiden menyediakan sarana dan prasarana terbaik," jelas Agus Jabo. Ia menambahkan, model boarding school dipilih karena banyak anak dari keluarga miskin belum memiliki lingkungan belajar yang memadai di rumah. Dengan sistem ini, siswa akan berada dalam lingkungan yang sehat, aman, dan kondusif untuk fokus belajar serta mengembangkan karakter.
Pengentasan kemiskinan, menurut Agus Jabo, tidak cukup hanya dengan pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan intervensi terpadu melalui Sekolah Rakyat, yang mencakup pendidikan bagi anak, pemberdayaan ekonomi orang tua, serta perbaikan kondisi hunian keluarga, demi menciptakan perubahan yang berkelanjutan. Dalam kolaborasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), disiapkan program renovasi 10.000 rumah bagi orang tua siswa Sekolah Rakyat. Selain itu, setiap keluarga juga akan menerima bantuan Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) senilai Rp5 juta. Agus Jabo menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. "Ini hanya bisa dicapai melalui kolaborasi erat," pungkasnya, berharap semakin banyak anak dari keluarga prasejahtera dapat mengakses pendidikan berkualitas dan meraih peluang keluar dari jerat kemiskinan.
Komitmen konkret dari pemerintah daerah mulai terlihat dengan kesiapan penyediaan lahan. Bupati Agam, Benni Warlis, mengonfirmasi telah menyiapkan lahan seluas 10 hektare di Padang Mardani, Lubuk Basung. "Lahan 10 hektare sudah kami usulkan dan koordinasikan dengan BPN, tidak ada kendala. Ini yang membuat kami berani datang ke sini, bahwa lahan sudah siap," jelas Benni. Dari Kutai Kartanegara, Bupati Aulia Rahman Basri mengusulkan lahan tujuh hektare dan menyerahkan salinan sertifikat kepada Kementerian Sosial untuk verifikasi lebih lanjut oleh Kementerian Pekerjaan Umum. "Harapannya bisa segera masuk ke tahap selanjutnya," kata Aulia. Bupati Buru, Ikram Umasugi, juga sedang dalam proses menyiapkan lahan dan sertifikatnya, sementara Bupati Buton Selatan, Muhammad Adios, telah mengusulkan lahan seluas 8,11 hektare. "Masyarakat Buton Selatan sangat merindukan kehadiran Sekolah Rakyat ini," tutup Adios, menunjukkan antusiasme warganya.
Audiensi penting ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat Kementerian Sosial, termasuk Tenaga Ahli Menteri Sosial (TAM) Hendri Kurniawan, Alif Kamal, dan Agustinus Budi Prasetyohadi, serta beberapa direktur terkait dan perwakilan Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat.