Internationalmedia.co.id – News – Jakarta. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan kualitas program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia. Dalam sebuah konferensi pers usai rapat koordinasi perbaikan tata kelola MBG di Jakarta, Zulhas menyoroti urgensi percepatan pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi sekitar 8.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai wilayah. Langkah ini dianggap krusial demi menjamin standar kebersihan dan keamanan pangan bagi para penerima manfaat, khususnya siswa.
Menurut Zulhas, dari total 27.000 titik pelayanan MBG yang terdaftar, masih terdapat sekitar 8.000 SPPG yang belum mengantongi SLHS. Kondisi ini menjadi fokus utama perbaikan tata kelola program. "Ada 8.000 yang belum punya SLHS, itu yang perlu segera dirumuskan penyelesaiannya," ujar Zulhas, seperti dikutip dari laporan Antara yang diterima internationalmedia.co.id. Ia menambahkan, pembenahan legalitas dan kondisi higienis dapur-dapur SPPG ini merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya menyeluruh untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas program MBG.
Selain fokus pada SLHS, rapat terbatas tersebut juga membahas klasifikasi unit pelayanan berdasarkan kesiapan operasional dan karakteristik geografis wilayah. Untuk SPPG di wilayah Jawa dan Sumatera yang masih dalam proses perizinan atau penyelesaian infrastruktur fisik, pemerintah menargetkan penataan dapat rampung dalam kurun waktu dua bulan. "Untuk titik pelayanan di kawasan Jawa dan Sumatera yang masih dalam tahap perizinan maupun penyelesaian fisik, pemerintah menargetkan penataan rampung dalam waktu dua bulan," jelas Zulkifli.
Mengenai potensi pemanfaatan kantin sekolah dalam program MBG, Zulhas menegaskan bahwa prioritas utama saat ini adalah menuntaskan standar higienis ketat di SPPG yang ada. Penyelesaian SLHS untuk 8.000 SPPG ini harus tuntas sebelum skema pelibatan kantin sekolah diputuskan. "Ada 8.000 lebih yang di titik-titik (SPPG) di Jawa-Sumatera itu kita perlu waktu dua bulan, ya, caranya seperti apa nanti akan diselesaikan dalam satu bulan dan dua bulan tadi itu ya," pungkas Zulhas, menekankan komitmen pemerintah untuk memastikan setiap hidangan yang disajikan memenuhi standar mutu tertinggi demi kesehatan dan gizi anak-anak Indonesia.