Friksi politik mencuat di tengah dinamika pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang memilih posisi sebagai "penyeimbang" di luar pemerintahan, kini menjadi sorotan tajam dari sejumlah partai koalisi. PDIP sendiri balik mempertanyakan motif di balik sorotan tersebut, menduga adanya ketidaknyamanan di internal koalisi. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, perdebatan ini mengemuka seiring dengan pertanyaan mengenai kejelasan sikap politik di panggung nasional.
Sorotan terhadap PDIP ini bermula dari pernyataan beberapa tokoh partai pendukung pemerintah. Mereka menilai sikap PDIP masih terkesan abu-abu dan belum menunjukkan ketegasan, terutama dalam menyikapi kebijakan pemerintahan baru.
Juru bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, misalnya, menekankan pentingnya komunikasi yang jelas kepada publik mengenai sikap PDIP, apakah mendukung atau menolak pemerintahan. "Bagi masyarakat, yang penting adalah kejelasan sikap dan implementasinya," ujar Herzaky kepada internationalmedia.co.id di Jakarta, Sabtu (20/6). Ia membandingkan dengan pengalaman Demokrat yang sembilan tahun berada di luar pemerintahan era Presiden Joko Widodo, di mana mereka mengambil sikap yang tegas dan transparan dalam menyampaikan kritik.
Senada, Sekretaris Jenderal PKS, M Kholid, menyatakan bahwa pilihan untuk berada di dalam atau di luar pemerintahan sama-sama memiliki peran penting. Jika PDIP memilih berada di luar, itu adalah pilihan konstitusional yang baik untuk memperkuat fungsi checks and balances di parlemen. Kholid menambahkan, PKS sendiri pernah 10 tahun menjadi oposisi di era Jokowi dan kini memilih bergabung dengan koalisi Prabowo untuk mendukung keberhasilan pemerintahannya.
Kritik "Dua Kaki" Dinilai Tak Elegan
Kritik lebih keras datang dari Ketua Bidang Ekonomi DPP Partai Golkar, Mukhamad Misbakhun. Ia menghormati kritik dari politikus PDIP, namun merasa kritik tersebut belum substantif dan solutif. Misbakhun menegaskan bahwa partai politik seharusnya tidak "bermain dua kaki" – menikmati pujian saat kebijakan berhasil, namun cepat menjauh saat pemerintah menghadapi kesulitan. "Sikap politik dua kaki itu tidak elegan dan bukan praktik yang baik dalam politik," tegas Misbakhun kepada internationalmedia.co.id, Minggu (21/6).
Misbakhun menambahkan, ambiguitas sikap politik justru membingungkan rakyat dan tidak mendidik demokrasi. Ia mendorong semua partai untuk mengedepankan politik kerja bersama, memberikan solusi, dan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan politik sesaat. "Mari kita bersama-sama mendinginkan suasana. Tugas seluruh elite politik ialah memberi keteladanan, menghadirkan solusi, dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan politik sesaat," ujarnya.
PDIP Duga Ada Masalah Internal Koalisi
Menanggapi gelombang kritik ini, Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus justru menduga ada masalah internal dalam koalisi pemerintahan. "Memang mengherankan sikap mereka ini. Apakah memang ingin banget PDI Perjuangan juga punya menteri di kabinet, baru merasa tenang karena kurang pede atau bagaimana?" kata Deddy kepada internationalmedia.co.id, Minggu (21/6). Ia curiga ada ketidaknyamanan di antara partai koalisi, bahkan indikasi upaya mengadu domba PDIP dengan rakyat atau Presiden.
Deddy menyarankan partai-partai pro-pemerintah untuk fokus pada tugas mereka membantu para menteri di kabinet dan menjalankan fungsi di DPR. "Urusan listrik, BBM, perburuhan, bansos, UMKM, koperasi, perkebunan, infrastruktur, pangan, ekonomi, perdagangan dan banyak urusan maha penting lain perlu konsentrasi mereka yang menempatkan menterinya di kabinet," tegasnya.
Deddy juga mengungkit bahwa PDIP tidak pernah mempersoalkan posisi partai lain di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono maupun Joko Widodo. Ia merasa heran dengan kegalauan partai-partai saat ini. "Jangan mau cari kambing hitam untuk kegalauan mereka," ucap Deddy. Ia menegaskan, partai koalisi seharusnya mengurus internal mereka sendiri dan tidak mencampuri urusan PDIP yang dipimpin Megawati Soekarnoputri. "Kalau nggak nyaman di dalam ya keluar saja, kok malah marah-marah sama partai yang tidak mau jabatan?" pungkasnya, sembari menegaskan PDIP juga menginginkan pemerintahan Prabowo berhasil.