Sebuah forum diskusi yang sedianya menjadi ajang dialog terbuka di Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Senin malam, 15 Juni, mendadak memanas dan berakhir dengan insiden penggerudukan. Internationalmedia.co.id – News Tiga pejabat tinggi negara, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, serta Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, menjadi sasaran aksi protes mahasiswa yang berujung pada ketegangan fisik dan kejar-kejaran.
Acara yang berlangsung di Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM itu mulanya berjalan kondusif. Namun, ketenangan forum seketika pecah saat sejumlah mahasiswa tiba-tiba naik ke panggung, membentangkan spanduk berisi penolakan terhadap para pembicara. Situasi kian memanas, memaksa diskusi dihentikan dan diwarnai insiden pelemparan gelas plastik. Ketiga pejabat kemudian dievakuasi, namun ratusan mahasiswa telah menanti dan menghadang mereka di luar GIK UGM. Meskipun Nusron Wahid dan Sudaryono sempat berdialog dengan kerumunan massa, pembicaraan kembali menemui jalan buntu. Aksi saling dorong tak terhindarkan antara mahasiswa dan petugas pengawal saat para pejabat berusaha meninggalkan lokasi.

Mesa, salah satu perwakilan dari Serikat Mahasiswa (SEMA) UGM, mengonfirmasi bahwa aksi tersebut merupakan manifestasi kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah. Menurut Mesa, para pejabat dianggap tidak layak membicarakan Pancasila selama pemerintah masih membungkam suara rakyat, menganggap kritik sebagai gangguan, dan menghamburkan uang rakyat untuk program yang dinilai nirmanfaat, seperti MBG dan Kopdes Merah Putih, sebagaimana dilansir internationalmedia.co.id. Gesekan yang terjadi, menurut Mesa, adalah hal lumrah ketika pemerintah sudah tidak lagi bisa diingatkan secara persuasif. "Gesekan itu justru terjadi karena mereka banyak mengibul, mereka banyak berbohong," tegas Mesa, menambahkan bahwa dalam negara demokrasi, terkadang pemerintah tidak hanya perlu dibisiki, tetapi harus "diteriaki." Terkait aksi kejar-kejaran, Mesa menyebut hal itu dipicu oleh pejabat yang enggan berdiskusi dan menghindari pertanyaan mahasiswa mengenai apakah mereka merasa bersalah. "Mereka justru memberikan pertanyaan balik dan secara eksplisit merasa tidak bersalah. Itu adalah konsekuensi dari tindakan mereka," imbuhnya.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, memberikan tanggapan terkait insiden tersebut, sebagaimana dirangkum internationalmedia.co.id. Nusron menegaskan bahwa ia dan rombongannya datang dengan niat berdialog, didukung izin lengkap dari rektorat, dan siap untuk "di-bully" atau "dicaci maki" sebagai konsekuensi dari jabatan yang diemban. Namun, ia menyesalkan adanya sekelompok orang yang dinilainya "a-demokratis," tidak siap berdialog, dan lebih mengedepankan pemaksaan kehendak serta kekerasan, sehingga menggagalkan forum yang seharusnya menjadi ajang dialog konstruktif. Nusron menyerukan pentingnya menciptakan ruang debat yang berkeadaban dalam demokrasi. Ia juga menegaskan kesiapannya untuk terus melayani undangan dialog di berbagai forum, siap untuk "adu data dan argumentasi," meski menyayangkan insiden yang terjadi.
Wakil Menteri Pertanian Sudaryono turut angkat bicara, memberikan klarifikasi tegas terkait insiden di GIK UGM dan membantah tudingan bahwa dirinya dan rombongan "kabur." Sudaryono menjelaskan, kedatangannya bersama Nusron Wahid dan Budiman Sudjatmiko ke UGM adalah untuk berdialog secara terbuka dan demokratis dengan mahasiswa, bahkan siap "diadili" terkait kebijakan pemerintah. Ia menyebut bahwa setelah sekitar 30-40 menit diskusi berjalan, sekelompok peserta justru menginginkan forum dihentikan, padahal sebagian besar mahasiswa lainnya masih ingin mendengar dan berdialog. Situasi disebutnya semakin memanas setelah terjadi pelemparan air dan dugaan tindakan fisik, yang membuatnya merasa "ada yang memukul saya." Oleh karena itu, pihak keamanan menyarankan mereka untuk keluar.
Sudaryono membantah keras anggapan bahwa mereka menghindari dialog. "Kalau ada yang mengatakan Sudaryono dan Nusron kabur, itu tidak tepat. Justru kami yang datang untuk berdiskusi. Bahkan saat mobil kami dicegat dan kami dicari-cari, kami keluar lagi dan duduk bersila di aspal untuk melanjutkan dialog," tegasnya. Dalam dialog spontan di luar gedung, mahasiswa sempat menyampaikan kritik terkait isu pertanahan dan dugaan penggusuran. Sudaryono menyatakan keterbukaannya untuk memverifikasi langsung setiap persoalan tersebut, bahkan siap menggunakan dana pribadi untuk mendatangi lokasi dan melihat langsung. Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada mahasiswa yang berniat berdiskusi namun tidak dapat mengikuti forum secara optimal. Menutup keterangannya, Sudaryono menegaskan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk menjunjung tinggi demokrasi, terbuka terhadap kritik, dan siap terus membuka ruang dialog dengan berbagai elemen masyarakat.
Insiden di UGM ini menjadi sorotan, menggarisbawahi ketegangan antara aspirasi kritis mahasiswa dan respons pemerintah, sekaligus memicu perdebatan luas tentang bagaimana ruang demokrasi dan kebebasan berpendapat seharusnya diwujudkan di lingkungan akademis dan publik.
