Sebuah isu mengejutkan mengguncang Washington, D.C., menyangkut dugaan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang mencoba mengakses kode nuklir dalam sebuah rapat penting mengenai Iran. Klaim liar ini segera dibantah tegas oleh Gedung Putih, sebagaimana dilaporkan oleh Internationalmedia.co.id – News. Desas-desus ini pertama kali muncul dari pernyataan seorang mantan perwira CIA.
Larry Johnson, mantan perwira CIA, adalah sosok di balik klaim kontroversial ini. Dalam penampilannya di podcast "Judging Freedom" pada 20 April, Johnson menuturkan bahwa rapat darurat Gedung Putih pada 18 April, yang membahas situasi Iran, diwarnai perdebatan sengit. Menurutnya, Jenderal Dan Caine, Ketua Kepala Staf Gabungan AS, menolak perintah langsung dari Presiden Trump yang berkaitan dengan "kode nuklir".
Johnson menggambarkan perdebatan tersebut "cukup sengit," dengan sang jenderal bersikeras menolak untuk memfasilitasi tindakan yang dimaksud. Namun, hingga saat ini, tidak ada satu pun laporan independen atau konfirmasi resmi yang mendukung narasi Johnson. Meskipun pertemuan tingkat tinggi memang terjadi seputar berakhirnya gencatan senjata Iran, tidak ada sumber kredibel yang memverifikasi bahwa wewenang peluncuran nuklir pernah menjadi bahan diskusi apalagi percobaan.
Keraguan juga datang dari internal Partai Republik. Senator Thom Tillis, misalnya, menyatakan kepada Newsweek bahwa ia akan membutuhkan konfirmasi dari berbagai sumber sebelum mempertimbangkan klaim tersebut serius. Ia bahkan menegaskan tidak dapat membayangkan skenario semacam itu benar-benar terjadi. Lebih jauh, klaim Johnson bertentangan dengan sistem komando nuklir AS yang telah mapan. Ketua Kepala Staf Gabungan, sesuai protokol, hanya bertindak dalam kapasitas penasihat dan tidak memiliki wewenang untuk memblokir atau melaksanakan perintah peluncuran nuklir.
Sistem ini dirancang dengan pengamanan ketat, termasuk "aturan dua orang," untuk memastikan bahwa setiap perintah sah dari panglima tertinggi, dalam hal ini Presiden, dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, konfrontasi langsung mengenai prosedur peluncuran nuklir seperti yang digambarkan Johnson tidak hanya akan menjadi perselisihan biasa, melainkan cerminan dari krisis konstitusional yang jauh lebih luas.
Penting untuk menyoroti rekam jejak Larry Johnson sendiri. Meskipun pernah menjabat sebagai wakil direktur Kantor Kontraterorisme Departemen Luar Negeri AS dari tahun 1989 hingga 1993, Johnson telah menjadi figur kontroversial karena sejumlah klaimnya di masa lalu. Ia pernah dikaitkan dengan tuduhan yang banyak diperdebatkan pada tahun 2017, yakni bahwa badan intelijen Inggris GCHQ membantu pemerintahan Presiden Barack Obama memata-matai kampanye kepresidenan Trump. Klaim ini secara terbuka telah dibantah oleh pejabat AS dan Inggris, bahkan GCHQ menyebutnya "sangat tidak masuk akal."
Selain itu, Johnson juga pernah menyebarkan rumor palsu bahwa Michelle Obama, istri mantan Presiden Barack Obama, menyampaikan pidato yang bersifat rasis terhadap warga kulit putih. Serangkaian klaim tanpa dasar ini semakin meragukan validitas pernyataannya mengenai insiden kode nuklir.